Dewan Curiga Silpa Tidak Ada Uangnya

Dewan Curiga Silpa Tidak Ada Uangnya

BENGKULU, BE - Anggota DPRD Provinsi Siswadi SP mencurigai Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Rp 241,4 miliar terjadi karena uangnya tidak ada.  Sehingga anggaran tersebut tidak bisa dimanfaatkan. \"Saya curiganya uang itu memang tidak ada, sehingga memang tidak bisa digunakan untuk menggarap proyek-proyek,\" katanya. Dia mengatakan, Silpa Rp 241,4 miliar dinilai bukan prestasi, sebab banyak pembangunan tidak berjalan karena angaran yang tersedia mengendap.  \"Seharusnya Provinsi Bengkulu ini kekurangan anggaran dengan APBD Rp 1,7 triliun, tapi kenapa kok malah lebih,\" katanya. Dia menilai tidak seriusnya pemerintah menjalankan agenda-agenda yang sudah direncanakan. Bahkan tidak memikirkan pembangunan yang dibutuhkan rakyat.  \"Kalau mengelola APBD yang ada saja tidak habis, lalu untuk apa mencari dana ke pusat?\" katanya. Berdasarkan pembahasan mitra Komisi I, SKPD yang memiliki Silpa terbesar antara lain Sekretariat DPRD Provinsi Silpa Rp 16,4 miliar, Inspektorat Rp 1,8 miliar dan Satpol PP Rp 1,02 miliar. Mitra Komisi III Silpa tertinggi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Rp 21,1 miliar,  Dishubkominfo Provinsi Rp 7,2 miliar,  Dinas ESDM Rp 1,7 miliar, Bappeda Rp 1,9 miliar,  Biro Umum Rp 3.9 miliar.  Kemudian mitra Komisi IV Silpa Dinas Kesehatan Provinsi Rp 3,1 miliar,  RSUD M Yunus Rp 12,2 miliar, Dinas Kesejahteraan Sosial Rp 1,0 miliar, BPBD Rp 16,6 miliar, Disnakertrans Rp 1,3 miliar. Silpa Dispora Rp 2,3 miliar, Balitbang Rp 3,9 miliar, Biro Kesra Rp 1,8 miliar. Sementara itu Wakil Gubernur Sultan Bahktiar Najamudin saat ditanya mengenai Silpa Rp 241,4 miliar, dia mengatakan akan mencari tahu kendala yang terjadi di setiap SKPD.  Sehingga ke depan, dia berharap Silpa tidak terlalu tinggi.  \"Saya perlu berdialog dengan SKPD, sehingga tahu apa yang jadi kendala,\" katanya. Dia mengatakan, memang seharusnya Provinsi Bengkulu yang memiliki APBD Rp 1,7 triliun mengalami kekurangan anggaran. Sangat disayangkan jika anggaran yang minim itu lebih. \"Yang jelas rugi diwaktu, seharusnya masyarakat cepat merasakan pembangunan, jadi molor. Maka nanti kita akan berdialog dan sama-sama melakukan evaluasi,\" katanya. (100)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: