Penerima Dievaluasi

CARUT marutnya data penerima kompensasi bahan bakar minyak, yang disalurkan lewat  Bantuan Langsung Sementara Masyarakat  (BLSM) akan segera dievaluasi.   Pasalnya banyak masyarakat yang berhak  mendapat, justru tidak dapat.  Evaluasi penerima BLSM itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bengkulu yang juga  Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Khalid Agustin menuturkan,  instruksi   pengevaluasian  penerima BLSM  telah dikirim  melalui  kementerian sosial.   Instruksi  itu diterimanya satu pekan yang lalu. \'\'Instruksi itu secepatnya akan saya sampaikan ke Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu  dan meminta kepada pihak terkait untuk melakukan evaluasi terkait penyaluran BLSM yang disinyalir banyak tidak tepat sasaran,\'\' terang Khalid. Setelah ini dirapatkan,  tambahnya, pemerintah akan membentuk tim pemantau untuk mengawasi pembagian BLSM.   \" Tim akan segera dibentuk secepatnya,\" katanya. Tim yang akan dilibatkan  tentunya melibatkan  masing-masing daerah dan dari dinas instansi seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,  Dinsos dan lain-lain.  Data yang telah disalurkan akan dievaluasi  dan mereka yang belum mendapatkan akan dipertimbangkan.   \'\'Secara real time data-data itu masuk, termasuk pengaduan-pengaduan masuk, dan saran-saran dari masyarakat juga direspon,\" katanya. Pun ini dievaluasi, namun ia tidak bisa menjanjikan apakah mereka yang tidak mendapatkan itu akan mendapatkan  pada tahap selanjutnya, begitu juga dengan KPS yang  tidak diambil, apakah bisa dialihkan.   \'\'Saat ini kita  hanya akan melakukan koordinasi  terlebih dahulu antara dinas instansi dan  Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)  kabupaten/kota.  Semua data BLSM  itu dari pusat dan kami belum tahu sama sekali. Makanya nanti jika data tidak sesuai, menjadi evaluasi oleh tim,\" katanya. Terkait dengan   pendataan yang valid, tim ini akan  melibatkan  kelurahan dan Ketua RT yang tahu persis  siapa saja warga yang layak  menerima  bantuan atau sebaliknya. (247)

Sumber: