BLSM Rawan Konflik

BENTENG, BE - Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dari Pemerintah RI dinilai rawan menciptakan konflik ditengah masyarakat. Khususnya didaerah Bengkulu Tengah seperti di Kecamatan Pondok Kelapa. Soalnya, banyak warga disini tidak mendapatkan dana sebagai kompensasi kenaikan BBM (Bahan Bajar Minyak) bagi rakyat miskin tersebut. Terlebih dalam pendataan BLSM itu camat tidak dilibatkan sama sekali. \'\'Penerima BLSM yang terdaftar hanya sebanyak 1.327 orang, sedangkan warga miskin yang berhak menerima bantuan itu lebih dari jumlah tersebut. Kita tidak pernah dilibatkan dalam  mendata warga miskin di 17 desa ini. Jadinya, banyak warga miskin  yang tak terdaftar,\" ungkap Camat Pondok Kelapa, Sri Widodo Menurut Sri Widodo, ia mendapatkan informasi dari Petugas Kantor Pos dan Giro unit Kecamatan Pondok Kelapa. Hari Selasa (2/6) mendatang sebanyak 1.327 warga POndok Kelapa diminta datang ke kantor Pos dan Giro guna mencairkan BLSM tersebut. Syaratnya, penerima harus membawa fotokopi kartu keluarga (KK). Kalau tidak maka uangnya tidak bisa diberikan. \" Kita tidak mengerti kuota BLSM itu, diambil dari data apa. Jika dari data penerima raskin angkanya sangat jauh berbeda, \" terangnya. Sementara itu, seorang penerima Raskin di Kecamatan Pondok Kelapa, Wari\'ah (70), mengaku tidak mendapatkan surat panggilan dari kantor Pos dan Giro. Namun, ada sebagian tetangganya yang mendapatkan dana itu. Dirinya pun bingung dan menganggap pemerintah pusat tidak adil. \" Pemerintah jangan pilih kasih dalam menyalurkan BLSM itu,\" tegasnya. Ia menambahkan, seharusnya kecamatan atau pemerintah daerah Kabupaten Benteng menolak saja BLSM. Dari pada dibagikan namun nantinya menimbulkan konflik ditengah masyarakat miskin. Hendaknya, petugas turun langsung mengecek ke lapangan untuk mendapatkan data yang akurat. \"Dari pada pilih kasih, lebih baik tidak dibagikan sama sekali,\" terangnya. (111)

Sumber: