Dewan Sorot Kinerja Pemerintah

Dewan Sorot Kinerja Pemerintah

\"IMG_0021\"CURUP, BE - Beberapa koreksi disampaikan lembaga DPRD Rejang Lebong (RL) dalam paripurna rekomendasi LKPJ Bupati RL pada tahun anggaran 2012, yang berlangsung Senin (10/6).  Melalui juru bicara Heri Aprianto, SH wakil rakyat menyoroti kegiatan pemerintahan, diantaranya soal penempatan PNS yang dinilai tidak sesuai bidang ilmu, termasuk beberapa jabatan stategis yang masih dibiarkan kosong. Tak hanya itu, anggota dewan juga menyampaikan protes karena pihak eksekutif enggan diajak kerjasama, seperti saat pihak Baperjakat yang selalu tidak mau hadir saat diundang oleh dewan, termasuk juga mutasi yang dilaksakan tidak secara objektif, melainkan karena faktor eksternal yang tidak ada korelasi dengan jabatannya. LKPJ tahun anggaran 2012 yang disampaikan ke dewan oleh bupati, juga dinilai masih banyak yang sama dengan tahun lalu, sehingga pemerintah dianggap tidak melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan RPJMD yang sudah disusun dan tidak mencari terobosan-terobosan baru, tak hanya itu masalah sumber-sumber PAD yang masih banyak mengalami kebocoran seperti halnya parkir, juga menjadi sorotan pasalnya dianggap  berpengaruh besar terhadap PAD. Tidak hanya bidang pemerintahan, dewan juga menyoroti soal penerapan nilai kebudayaan dan keagamaan yang masih kurang diterapkan dengan kesadaran masyarakat, bidang pariwisata, serta kegiatan pembangunan lainnya. Paripurna yang dihadiri 18 anggota DPRD RL tersebut, berakhir dengan penandatanganan berita acara rekomendari LKPJ oleh Ketua DPRD RL Drs Darussamin kepada Bupati RL H Suherman SE MM. Dibagian lain, ketika dikonfirmasi wartawan terkait beberapa cacatan wakil rakyat, Bupati menjelaskan kalau pihaknya sudah berusaha maksimal melaksanakan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong yang muaranya untuk kesejahteraan masyarakat termasuk untuk kemajuan daerah. Ditegaskan Bupati, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia tentunya tidak akan sepenuhnya sempurna, karena yang paling sempurna hanya milik Tuhan. Terkait penempatan PNS dan jabatan yang masih banyak kosong, dijelaskan oleh Suherman hal semacam itu tentu akan terus dibenahi, namun pula yang perlu di ingat, yang akan dilantik menjabat untuk mengisi jabatan-jabatan kosong adalah orang-orang yang mau bekerja dan mendukung program pembangunan yang ada, bukan orang yang tidak mau bekerjasama \"Kita menempatkan pejabat harus orang yang mau membantu dan mendukung kerja, kalau tidak mau kerja bagaimana kita mau menempatkan mereka pada jabatan srategis,\" tegas Bupati. (999)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: