Remunerasi Diberlakukan, Honorarium Diharamkan

Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Eko Prasodjo mengungkapkan, evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi akan dilakukan mulai Juni ini. \"Pak Menteri (MenPAN&RB Azwar Abubakar, red) sudah memerintahkan BPKP untuk melakukan evaluasi kepada semua K/L yang telah melaksanakan proses reformasi birokrasi mulai awal Juni ini,\" kata Eko dalam keterangan persnya, Minggu (2/6). Pritoritas evaluasi, lanjutnya, dilakukan terhadap belanja barang yang dinilai masih banyak untuk kegiatan yang memerlukan, pertemuan di hotel-hotel, ataupun perjalanan dinas. Padahal, instansi yang telah mendapatkan tunjangan kinerja (remunerasi) tidak boleh menerima honorarium lagi. \"Hasil evaluasi tersebut akan diberikan kepada pimpinan K/L sebagai bahan kebijakan efisiensi lebih lanjut,\" ujarnya. Saat ini sudah ada 36 K/L yang telah mendapatkan tunjangan kinerja. Sedangkan remunerasi untuk 23 K/L sedang diproses di Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN). Selain itu, ada 10 K/L yang remunerasinya dalam proses job grading untuk direkomendasikan kepada Kementerian Keuangan. Sisanya delapan K/L dalam proses verifikasi reformasi birokrasi. \"Untuk lingkungan Pemda akan dimulai dengan proses reformasi birokrasi pada 98 pemerintah provins, kabupaten/kota,\" tandas guru besar UI.(esy/jpnn)

Sumber: