PNS Akan Diajari Menembak

  JAKARTA, BE  - Rencana pembentukan komponen cadangan semakin dimatangkan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Nantinya, setiap pegawai negeri sipil (PNS) diwajibkan memiliki kemampuan dasar militer. Misalnya keahlian menembak dan beladiri. \"Gambaran pelatihannya ya sekitar satu bulan. Nanti dasar-dasar menembak diajarkan, baik pistol maupun laras panjang,\" ujar Staf Ahli Bidang Keamanan Menhan Mayjen Hartind Asrin, Selasa (28/5). PNS dan karyawan swasta akan menjadi prioritas perekrutan komponen cadangan. Mereka akan dilatih secara khusus oleh instruktur dari TNI. \"Setelah lulus akan ditempatkan di satuan-satuan militer. Sesuai matra, ada yang darat , laut atau udara,\" kata mantan atase pertahanan KBRI Malaysia itu. Hartind menjelaskan, di negara-negara maju dan demokratis pelibatan sipil untuk latihan bela negara sering dilakukan. \"Di Malaysia bahkan mereka dikontrak setelah lulus pelatihan. Ada yang tiga tahun, bahkan lima tahun dan bisa diperpanjang,\" katanya. Mantan Kapuskompublik Kemhan itu optimistis RUU Komponen Cadangan akan disetujui. \"Sekarang ini memang tahapnya sosialisasi. Tim Kemhan sedang keliling dan dialog dengan universitas-universitas di seluruh Indonesia,\" katanya. Sementara itu Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin kaget mendengar wacana Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan diajarkan menembak sebagai bagian dari rencana pembentukan komponen cadangan pertahanan negara. Makanya, ia tidak sepakat jika PNS diajari menembak karena lebih besar kerugiannya dibanding manfaatnya. “Untuk tujuan apa PNS diajarkan menembak? Saya belum tahu persis seperti apa wacana tersebut, tapi kalau sekadar alasan pengamanan, tidak logis,” ujarnya tegas saat ditemui di Jakarta, Rabu (29/5). Din menilai pelatihan menembak maupun pelatihan militer lainnya akan lebih besar mudaratnya daripada manfaat yang ada. Karena PNS aparatur yang diangkat negara mengingat kebutuhan pelayanan pada masyarakat. Sehingga alangkah lebih baik jika PNS diberi pelatihan-pelatihan guna meningkatkan pelayanan. Bukan justru pelatihan menembak. “Jadi sekali lagi kalau ini diterapkan, saya belum melihat manfaatnya. Secara kemanusiaan saya lihat mudaratnya jauh lebih banyak nantinya,” ujar Din. Kekhawatiran ia kemukakan apalagi nantinya PNS diizinkan memegang senjata api, tentu akan lebih berbahaya bagi rasa kenyamanan masyarakat. “Karena kalau diajarkan, tentu boleh memegang. Buat apa diajarkan kalau nggak bisa memegang,” ujarnya.(jpnn)

Sumber: