Relokasi, Pemkot Salah Apa?

BENGKULU, BE – Program pemerintah Kota Bengkulu merelokasi pedagang pasar Subuh ke Barukoto II sampai saat ini terus berlangsung.  Setelah walikota dan FKPD sempat berdialog damai dan menghasilkan kesepakatan bersama para pedagang pasar Subuh pada 15 Mei lalu di Masjid As Salamah KZ. Abidin, kali ini justru pedagang pasar Subuh melanggar komitmen kesepakatan tersebut. Diantara hasil kesepakatan yang pada saat itu ditandatangani oleh walikota, unsur FKPD, dan ratusan pedagang pasar Subuh tersebut adalah  tidak berjualan melebihi jam 08.00 WIB pagi dan membersihkan lingkungan tempat berjualan sehingga tidak kotor dan mengganggu para pengguna jalan, dan pada dialog itu, Walikota H. Helmi Hasan memberi tenggat waktu hingga satu minggu  terhitung mulai tanggal 15 Mei 2013. “Hasil pemantauan kami, ternyata masih ada pedagang pasar Subuh yang berjualan melewati batas jam 8, dan tidak membersihkan tempat mereka berjualan. Kami punya bukti visualisasi aktifitas itu melalui foto-foto,” kata Kabag Humas Setda Kota, Suryawan MSi, sembari memperlihatkan hasil foto aktivitas pedagang pasar Subuh pada tanggal 22 - 26 Mei yang melanggar komitmen, Selasa (28/5) di ruang kerjanya kepada jurnalis. Dalam konferensi pers tersebut, Suryawan menerangkan bahwa, tidak sepantasnya jika ada pihak yang  mengatakan pemerintah kota bersalah dalam relokasi ini.  Buktinya sekarang  pedagang pasar Subuh yang melanggar komitmen.  “Yang kami pertanyakan adalah, pemerintah kota salah apa?  Kami sudah berapa kali melakukan dialog bersama pedagang, terakhir pada tanggal 15 Mei lalu di Masjid As Salamah.  Bapak Walikota sudah memberikan banyak tenggat waktu kepada para pedagang, dan sekarang pedagang pasar Subuh telah melanggar komitmen,” kata Suryawan. Kendati demikian, lanjut Suryawan, Walikota dalam waktu dekat ini berencana akan mengumpulkan pedagang pasar Subuh untuk kembali mengevaluasi dan mencari solusi terbaik. “Jika seperti ini, apakah harus didiamkan.  Pemkot sudah memberikan waktu, tapi nyatanya, pasar Subuh masih kotor, gerobak gerobak disimpan dibalik seng, semua terkesan tidak sedap dipandang,” ujar Suryawan sembari menegaskan bahwa tidak ada kepentingan walikota untuk memihak kepada pembangunan pasar minggu square. Sementara itu, dirinya juga menegaskan jika ada mahasiswa atau pihak-pihak yang mengatakan relokasi dilakukan dengan tidak matang, Suryawan membantah karena program relokasi pedagang pasar Subuh ke Barukoto II sudah diprogramkan sejak zaman Walikota Chalik Effendi.  “Jika relokasi ini dibilang tidak matang, hal itu tidak benar, justru sudah dilakukan secara matang. Bahkan walikota telah menyiapkan bantuan Rp. 50 juta untuk koperasi pedagang di Barukoto II,” papar Suryawan sembari menerangkan bahwa lokasi Barukoto lebih representatif, memiliki fasilitas lengkap, dan dimasuki jalur Angkot.  Jika pedagang sudah pindah semua, lanjutnya maka pembeli akan ramai.  “Dimana ada gula, di situ ada semut,” katanya. Di sisi lain, Kajari Suryanto SH menilai jika yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan komitmen, itu berarti pedagang pasar Subuh telah melanggar komitmen.  Sementara Ketua BMA Kota Drs. S. Effendi, MS yang diwawancarai mengatakan seharusnya pedagang harus sama-sama menghormati komitmen. “Jika pedagang melanggar komitmen, ya...seharusnya dengan sadar pedagang pasar Subuh pindah ke Barukoto II, pedagang harus patuhi komitmen,” sarannya. Ditentukan Hari Ini Sementara Walikota H Helmi Hasan SE mengatakan, sesuai dengan kesepakatan bersama, pedagang harus pindah dengan kesadarannya sendiri.   Dan Pemerintah kota tidak akan melakukan tindakan represif, dan tidak mau merugikan pedagang.   Pemerintah berkeinginan pindahnya pedagang itu berdasarkan kesadaran bersama, ini juga akan dilihat oleh masyarakat luas,  siapa yang memiliki komitmen yang kuat terhadap apa yang dibicarakan.   \"Besok kita akan menentukan nasib mereka (pedagang pasar Subuh, red), \" tegas Helmi menjawab pertanyaan wartawan usai  penandatanganan advokasi komitmen  rencana pasar aman dari bahan berbahaya di aula Hotel Pasir Putih, kemarin. (009/247/prw)

Sumber: