350 Ha Terancam Gagal Panen
Reporter:
Rajman Azhar|
Editor:
Rajman Azhar|
Minggu 12-05-2013,11:00 WIB
SUKAJAYA-Warga terutama petani di Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya kembali harus mengelus dada sebab masih banyak infrastruktur yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Diantaranya, irigasi yang masih rusak berada di Kampung Cibuluh, Ciparahu, Cilongok, Cikondang, Lebak Pendeuy, Cirarak, dan Cipalayangan.
Kepala Desa Kiarasari, Nurodin mengatakan, sudah mengajukan perbaikan namun belum ada realisasi. “Informasinya, tahun ini akan ada perbaikan untuk irigasi Cikondang, karena tanggul sudah ambrol,” ungkapnya kepada Radar Bogor (Grup JPNN), Sabtu (11/5).
Menurut dia, perbaikan diperlukan sebab apabila tak segera ditangani maka 350 hektare lahan petani yang mengandalkan irigasi Cilongok, Lebak Pendeuy, Cirarak, dan Cipalayangan terancam gagal panen.
Sementara itu, di tempat berbeda Camat Tenjo, Khaerudin Pelani mewakili masyarakat mendesak bahwa pembangunan di Kecamatan Tenjo jangan disamakan dengan wilayah lainnya.
Menurut dia, hal-hal yang perlu diperhatikan yakni bantuan perbaikan jalan di enam titik untuk mendongkrak pembangunan. “Seharusnya, kami mendapatkan bantuan pembangunan yang lebih banyak,” ujarnya menghadiri Jumling di Masjid Al Mubarok, Kampung Cilaku Hilir, Desa Cilaku, kemarin.
Ia menambahkan, Tenjo masih banyak kebutuhan diantaranya belum ada lembaga perbankan padahal masyarakat rajin menabung. “Mudah-mudahan kedepan bisa dibangun Bank BRI,” katanya.
Tak hanya itu, kata dia, untuk pembayaran pajak lebih besar biaya ongkos sebab masyarakat harus membayar ke Kecamatan Parung Panjang. Alhasil, hingga saat ini baru 63 persen.
“Kita butuh UPT perpajakan, polsek definitif, yang sekarang masih gabung dengan Polsek Parung Panjang,\" terangnya.
Menanggapi keluhan masyarakat, Wakil Bupati, Karyawan Fathurachman mengatakan, kebutuhan pembangunan seperti jalan, posyandu, rumah sakit, sekolah, puskesmas, majelis talim, dan yang lainnya sebesar Rp 45 triliun.
Sementara, pendapatan asli daerah (PAD) baru mencapai Rp 1 triliun. Kemudian setelah dihimpun menjadi APBD baru mencapai Rp 4,2 triliun. Oleh karena itu, camat dengan UPT terkait harus memberikan rekomendasi mana yang harus didahulukan sebab dalam kondisi kuangan yang minim harus menggunakan skala prioritas. (luc)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: