Dukung Pemekaran Lembak

CURUP, BE - Perjuangan pemekaran wilayah calon Kabupaten Lembak menjadi kabupaten otonom baru, harus benar-benar serius diperhatikan oleh semua pihak. Jika tidak, peristiwa bentrok yang terjadi di Musirawas Utara beberapa hari terakhir akan menjalar ke Kabupaten Rejang Lebong. \"Karakter masyarakat di wilayah Lembak hampir mirip dengan masyarakat Musirawas Utara,\" ungkap salah seorang wartawan senior di Rejang Lebong (RL) Gafar Uyub Depati Intan, kepada Bengkulu Ekspress. Selama berkecimpung di dunia jurnalistik sejak tahun 1987, Uyub menilai, dari sisi sejarah antara Rejang dan Lembak memang berbeda, baik dari budaya dan bahasa, serta dihubungkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini. \"Dari pada menjadi bara dalam sekam, memang lebih baik dimekarkan,\" tegasnya. Di bagian lain, Uyub menilai, ada 5 hal yang harus dilakukan pemerintah, siapapun bupatinya dalam memimpin masyarakat Lembak.  Pertama, siapapun bupatinya harus menjadi pamong, datang kepada masarakat dan menyampaikan hal yang baik agar masyarakat mendukung program pemerintah. Selanjutnya sistem pembangunan ekonomi. \"Selama ini masyarakat dibiarkan, dilepas sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jikapun ada bantuan permodalan dari koperasi nilainya sangat kecil,\" ungkap Uyub. Hanya saja, mengingat tingginya aktivitas perjudian, bantuan permodalan jangan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk bantuan bibit pertanian, serta permodalan lainnya yang bisa dikembangkan. \"Daerah Lembak tersebut sangat subur, sehingga memiliki potensi besar untuk menjadi daerah yang makmur secara ekonomi. Hanya saja memang harus ada pengawasan, dan itu harus dilakukan pendekatan secara kekeluargaan,\" pesan Uyub. Selain itu, akses jalan menjadi salah satunya yang sangat penting dibangun. \"Bagaimanapun akses jalan ini harus penting, agar 1 x 24 jam aparat penegak hukum mudah mendatangi Lembak. Kalau jalan rusak, mau bagaimana wilayah tersebut di kunjungi pihak keamanan. Bahkan untuk mempermudah akses sosial ekonomi masyarakat,\" tegas Uyub. Selanjutnya, tidak akan rugi jika dilakukan pertemuan antara pemerintah dengan masyarakat dengan intensitas 6 bulan sekali, sehingga dapat terjalin komunikasi yang baik, antar masyarakat dengan pemerintah. (999)

Sumber: