Ikuti SKB Tiga Menteri, Jam Kerja ASN Saat Ramadhan Diatur

Penjabat Sekda Provinsi Bengkulu, Haryadi -foto: tri yulianti-
BENGKULUEKSPRESS.COM - Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri telah mengatur penyesuaian jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) saat bulan suci ramadhan 1446 H / 2025.
Dengan telah dikeluarkannya SKB 3 Menteri tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu akan mengikuti regulasi tersebut.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Haryadi mengatakan, jam kerja para ASN akan berkurang selama ramadhan.
Namun, berkurangnya jam kerja tersebut tidak melunturkan semangat para ASN dalam bertugas serta tetap bertanggungjawab dan profesional dalam menjalankan tugasnya.
"Dengan adanya SKB 3 menteri tersebut, jam kerja mingguan para ASN dikurangi serta menyesuaikan jadwal masuk dan istirahat harian guna mendukung ibadah puasa," kata Haryadi, Kamis (20/2/204).
BACA JUGA:Disnakertrans Prov Bengkulu Buka Seleksi Magang ke Jepang 2025, Ini Syaratnya
BACA JUGA:Ikuti Apel Bersama Plt Gubernur Bengkulu, Kepala OPD dan ASN Pemprov Diminta Tingkatkan Kinerja
Lebih lanjut, SKB 3 menteri ini menjadi acuan bersama untuk pelaksanaan di bulan ramadhan.
Tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023. Jam kerja mingguan bagi ASN menjadi 32 jam 30 menit, dengan waktu istirahat tidak termasuk dalam perhitungan.
Jika sebelumnya ASN masuk pukul 07.30 wib, saat ramadhan jam masuk ASN menjadi pukul 08.00 wib.
Tak hanya pada jam masuk, jam istirahat dan pulang juga telah diatur menjadi lebih awal alias cepat.
Seperti jam istirahat yang biasanya 60 menit menjadi 30 menit saat ramadhan. Dengan kebijakan pengurangan jam kerja ASN selama bulan ramadhan ini, pemerintah berupaya memberikan keleluasaan bagi ASN dalam menyesuaikan jadwal kerja dengan kebutuhan ibadah selama bulan ramadhan.
"Sesuai acuan yang kita terima dari pemerintah pusat, tentunya regulasi itu yang akan kita ikuti dan disesuaikan juga dengan efisiensi waktu, efisiensi pekerjaan dan efektivitas hasil atau output yang didapat," pungkasHaryadi. (Tri)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: