Instruksi Presiden! Anggaran DPRD Mukomuko Terpangkas Drastis, Apa Dampaknya?

BENGKULUEKSPRESS.COM – Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, melakukan pemangkasan anggaran di hampir seluruh instansi daerah sebagai bagian dari kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk menekan pengeluaran yang dianggap tidak terlalu prioritas.

Salah satu sektor yang terkena dampak besar dari kebijakan ini adalah anggaran perjalanan dinas (DL) DPRD Mukomuko, yang mengalami pemangkasan drastis hingga 52% dari total anggaran yang sebelumnya mencapai Rp7 miliar lebih. Selain perjalanan dinas, beberapa pos anggaran lain, seperti kegiatan seremonial dan pengadaan barang, juga mengalami pengurangan signifikan.

Ketua DPRD Mukomuko, Zamhari, membenarkan adanya kebijakan ini, meskipun ia mengaku belum menerima catatan resmi dari Sekretariat DPRD mengenai rincian pemangkasan anggaran tersebut.

BACA JUGA:Saksi Kasus Korupsi Gedung PA Mukomuko Berulang Kali Mangkir, Kejari Ancam Langkah Tegas

BACA JUGA:Ancaman Hukum Menanti! Alih Fungsi Lahan Sawah di Mukomuko Bisa Berujung Pidana

"Kabarnya memang ada pemangkasan, tapi saya belum melihat catatannya secara rinci. Yang paling besar terkena dampaknya adalah perjalanan dinas," ujar Zamhari, Senin (10/2/2025).

Dengan pemangkasan ini, intensitas perjalanan dinas anggota DPRD Mukomuko akan berkurang drastis. Jika sebelumnya mereka dapat melakukan perjalanan dinas tiga hingga empat kali dalam sebulan, kini hanya diperbolehkan dua kali dalam sebulan.

Selain perjalanan dinas, pemangkasan juga mencakup berbagai kegiatan seremonial dan pengadaan barang yang sebelumnya menjadi bagian dari program kerja DPRD.

"Dewan sering melakukan pembahasan kebijakan yang membutuhkan referensi dari daerah lain atau kementerian terkait. Biasanya, kami melakukan perjalanan dinas untuk memperoleh informasi dan membandingkan regulasi. Jika anggarannya dipangkas terlalu besar, tentu akan menyulitkan kinerja kami," jelas Zamhari.

Meski demikian, pihak DPRD Mukomuko tetap berupaya untuk menyesuaikan strategi kerja mereka agar tetap produktif meskipun dengan keterbatasan anggaran.

BACA JUGA:Perahu Nelayan Karam di Mukomuko, Tiga Korban Selamat Berkat Teknologi dan Respons Cepat Warga

BACA JUGA:BKSDA Bengkulu Siagakan Personel dan Pasang Perangkap Harimau yang Meresahkan

Menanggapi kebijakan ini, Wakil Ketua II DPRD Mukomuko, Damsir, SE, menyatakan bahwa pihaknya memahami keputusan tersebut sebagai bagian dari arahan nasional untuk mengefektifkan penggunaan anggaran negara.

"Karena ini perintah presiden dan berlaku secara nasional, kita harus menerimanya. Apalagi sebagai kader Gerindra, tentu kami wajib mendukung agenda dan kebijakan presiden," ujar Damsir.

Sumber: