Sejarah, UN Tak Serentak

JAKARTA, BE - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Sulistyo terus mengikuti perkembangan persiapan Ujian Nasional (UN) yang dilakukan  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).  Termasuk pernyataan resmi Mendikbud Mohammad Nuh terkait penundaan UN di 11 Provinsi siang kemarin.

Menurut Sulistyo, kejadian seperti ini baru pertama kalinya terjadi sejak Indonesia merdeka. \"UN tahun ini tidak serentak, untuk yang pertama terjadi di Indonesia,\" kata Sulistyo, Minggu (14/4).

Anggota DPD asal Jawa Tengah itu menyebut Mendikbud ada benarnya, bahwa penundaan ini ada hikmahnya. Setidaknya, kata Sulistyo, itu alasan pembenaran, seperti dalam dunia politik.

UN tidak serentak pun menurut Sulis sebenarnya tidak masalah. Asalkan, materi soal UN-nya beda.  \"Tetapi, tidak serentak karena lemahnya perencanaan dan koordinasi, tentu maknanya lain. PGRI prihatin, hal-hal sederhana dan teknis seperti itu mestinya tidak menjadi kendala kegiatan yang dianggap penting,\" sindirnya.

Diketahui, Mendikbud resmi merilis penundaan UN di 11 provinsi karena salah satu kontraktor percetakan naskah UN tidak bisa mendistribusikan naskah UN sesuai deadline ke 11 daerah itu.  Penundaan dilakukan dari sedianya UN dilakukan serentak 15 April 2013, khusus 11 provinsi ini UN dimulai 18 April 2013.

Sebelas provinsi itu yakni Provinsi Bali, Kaltim, Kalsel, Sulut, Sulteng, Selsel, Sultra, NTB, NTT, Gorontalo, dan Sulbar. Jumlah siswa di 11 daerah ini mencapai 1,1 juta orang di 3.601 SMA/MA dan 1.508 SMK.

Pejabat Dilarang Masuk Panitia Ujian Nasional memperketat pengawasan jalannya ujian. Semua pihak, termasuk Gubernur, Walikota dan bupati serta pejabat lainnya yang melakukan Sidak atau peninjauan jalannya ujian, dilarang masuk ruangan kelas.  Ketentuan ini  tertuang dalam Prosedur Operasional Standar (POS).  Jika diabaikan, dapat mengganggu konsentrasi dan siswa juga dirugikan dari segi waktu.  Karena panitia UN tidak akan menambah alokasi waktu yang terbuang itu.

\"Di dalam POS yang keluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan meminta dengan hormat agar para pejabat tidak memasuki ruangan UN ketika ujian sudah berlangsung. Kalau ingin melihat, silakan lihat dari luar saja,\" ungkap Ketua UN Provinsi Bengkulu, Drs Budiyanta.  Hal ini disampaikan karena setiap pelaksanaan UN, pejabat memiliki kebiasaan melakukan pemantauan ke sekolah-sekolah pada hari pertama.

Dewan Pantau UN Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Parial SH mengatakan, anggota Komisi IV akan ikut mengawasi pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat  SMU/MA dan SMK yang diselenggarakan hari ini Senin (15/4).  Pengawasan ini dilakukan agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaannya.

\"Pengawasan ini memang selalu kita laksanakan setiap tahunnya.   Pengawasan kita lakukan untuk menghindari kebocoran kunci jawaban oleh oknum yang tidak  bertanggung jawab kepada siswa,” katanya.

Dari  pelaksanaan UN tahun ini setingkat SMA  ia berharap bisa berjalan lancar jujur, bersih tanpa adanya kecurangan, baik yang dilakukan siswa, guru atau  pihak lainnya. Upaya menghindari berbagai cara oleh pihak yang tidak bertanggung jawab mesti ada peran aktif dari orang tua siswa untuk tidak mempercayai kunci jawaban yang diperoleh dari oknum tertentu.

Sedangkan di tingkat kabupaten/kota pemantauan UN langsung dilakukan oleh bupati maupun wakil bupati beserta jajaran di setiap kabupaten se-Provinsi Bengkulu  ke sekolah-sekolah.  Ia meminta agar dalam pelaksanaannya jangan sampai menggangu konsentrasi siswa-siswi yang sedang ujian.

Percaya Diri Di sisi lain, Kadispendik Kota Bengkulu, Marjon MPd meminta agar seluruh peserta UN ditahun ini untuk tetap percaya diri.  Karena dengan percaya diri merupakan modal utama dalam menjawab seluruh soal ujian.

  Dia juga mengajak agar siswa di Kota Bengkulu untuk tidak percaya dengan kunci jawaban yang tersebar melalui SMS.  Mengingat jumlah soal yang diujikan terdiri dari 20 paket yang berbeda. Bahkan masing-masing paket soal diberi barcode yang tidak bisa diketahui oleh masyarakat umum.  \"Kuncinya tetap percaya diri, karena hasil ujian ini sangat menentukan untuk masa depan. Jadi jangan mudah terpengaruh,\" pesannya.

Bicara soal target kelulusan, mantan Kepala SMKN 2 Kota Bengkulu ini mengaku tidak memiliki target.  Hanya saja dia berharap agar hasil ini lebih baik bukan karena nilai yang tinggi, tetapi kualitas lulusan juga harus lebih baik.

\"Saya lebih bangga apabila anak-anak kita mendapatkan hasil yang tinggi disertai dengan kualitas yang baik. Dibandingkan nilai yang tinggi tetapi kualitasnya tidak baik,\" terangnya.

Diketahui, jumlah peserta UN sekolah formal diikuti 15.004 (SMA/MA) dan 6.442 (SMK). Sedangkan non formal adalah, 131 (Paket A), 381 (paket B), dan 955 (paket C) se-Provinsi Bengkulu. Setiap peserta dibekali kartu ujian yang merupakan tanda peserta.  Kartu ini wajib dibawa dan tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain. Apabila ketahuan, selain langsung dinyatakan tak lulus, sanksi pidana pun siap menjerat. (jp/100/128)

Sumber: