Pemkot Bengkulu Usulkan Kuota 113 CPNS dan 2.500 PPPK ke Kemendagri 2024

Pemkot Bengkulu Usulkan Kuota 113 CPNS dan 2.500 PPPK ke Kemendagri 2024

Asisten I Pemkot Bengkulu, Eko Agusrianto-(foto: istimewa)-

BENGKULUEKSPRESS.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mengusulkan 113 kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 2.500 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun ini.

Penyampaian usulan tersebut sesuai dengan instruksi adanya peluang ribuan CPNS di seluruh Indonesia dan angka tersebut merupakan jumlah global yang disampaikan ke pemerintah pusat.

"Kami sudah ajukan kuota CPNS dan PPPK ke pusat melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Sifatnya masih usulan sebagai salah satu tahapan dari rekrutmen pegawai negara. Nanti pemerintah pusat akan menentukan sesuai lowongan yang ada dan kondisi keuangan," kata Asisten I Pemkot Bengkulu Eko Agusrianto, Jumat 9 Februari 2024.

BACA JUGA:Jokowi Umumkan Rekrutmen CPNS dan PPPK Tahun 2024, Cek Formasi Segera!

Ia menyebutkan kuota CPNS yang diusulkan oleh pemerintah tersebut terfokus pada sejumlah bidang, seperti dokter umum atau spesialis, bidan, perawat, farmasi atau apoteker, dan bidang kesehatan lainnya.

Untuk tenaga dokter, kata dia, Pemkot Bengkulu sangat membutuhkan sebab saat ini terdapat dua rumah sakit yaitu Rumah Sakit Harapan dan Doa (RSHD) dan Rumah Sakit Tino Galo (RSTG) yang kekurangan dokter, khususnya spesialis. 

Kemudian untuk formasi pada bagian hukum yang sifat kerjanya mengenai hukum administrasi perkantoran dan bidang teknologi informasi yang fokusnya pada masalah IT atau komputerisasi, sistem dan lainnya.

"Sekarang kami masih mengembangkan RSTG yang masih butuh beberapa dokter. Begitu juga RSHD masih butuh beberapa dokter. Jadi dalam usulan yang disampaikan ke pusat itu memang paling banyak untuk tenaga medis," jelas Eko.

BACA JUGA:Simak Selengkapnya, Ini Jadwal Penerimaan CPNS dan PPPK 2023

Menurutnya, usulan kuota penerimaan CPNS di Kota Bengkulu kemungkinan masih bisa berubah, sebab masih menunggu respon dari pusat, apakah minta ditambah untuk bidang pekerjaan lainnya atau tidak.

Sebab, akan ada petunjuk lebih mendetail apakah ada tambahan di bidang lain, seperti bidang perekonomian, sosial, dan lainnya. (*)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: