PD RAN Layak Dibubarkan

RATU SAMBAN, BE - Rencana ditutupnya Perusahaan  Daerah Ratu Agung Niaga (PD RAN)  mendapat suport dari  Dosen Jurusan Ekonomi Pertanian (Agribisnis) Universitas Bengkulu,  Musriadi Nabiu.  Menurutnya   perusahaan yang  tidak menghasilkan sebaiknya tidak dipertahankan, apalagi diberikan kucuran anggaran.

Seperti diberitakan sebelumnya, pendirian PD RAN berdasarkan Perda Nomor 25 Tahun 2003 tentang BUMD yang bergerak di bidang Agribisnis. Awalnya PD RAN disuntik dana oleh  Pemda Kota Rp 1 miliar.  Kemudian bangkrut, lalu diganti direktur dan  BUMD ini baru sekali disuntik sebesar Rp 50 juta, tetap saja dana yang ada habis untuk operasional,\" sampainya.

Menurut  Edo --panggilan akrab  Musriadi Nabiu--, dalam membuka  usaha   atau investasi harus jelas hitungannya.   Perkembanganya dilihat mulai dari awal dan tenggat waktunya, bisa empat hingga 20 tahun ke depan.   Jika dibiarkan, maka aset yang ditanamkan akan habis begitu saha. Dicontohkan berinvestasi bidang perkebunan  karet jika selama empat tahun belum  menghasilkan tidak apa-apa, namun jika  sudah enam tahun tetap tidak menghasilkan, artinya  mulai ada kesalahan mungkin bibitnya, jika tidak menghasilkan dibiarkan maka aset itu akan habis  begitu saja dan tidak ada  yang dihasilkan.

Persoalan itu hampir sama dengan kondisi  PD RAN yang telah didirikan  9 tahun silam.  Dengan  usaha bergerak dibidang agribisnis.  Mestinya perusahaan ini   sudah mampu  menghasilkan dan menyumbangkan pendapatan Asli Daerah (PAD).  \"Usaha  bisnis  keuntunganya selalu terlihat berapa yang telah dikeluarkan dan  berapa yang dihasilkan,\" tukasnya.

Dengan  aset dan kondisi seperti ini, diduga sistem  pengelolaan  yang dilakukan BUMD yang setengah-setengah membuat  kurang bebasnya  perusahaan dalam berkembang.

Ia menyarankan untuk bisa bagus, BUMD harus ditagani secara swasta yang betul-betuk berkompetisi, dan tidak ada titipan-titipan pegawai negeri, sehingga siapapun yang didudukan  benar-benar dipilih berdasarkan kemampuan.

\"Hampir seluruh BUMD cenderung merugi, karena banyak titipan pejabat disana, serta BUMD dikelola dengan prinsip usaha pemerintah, sehingga jika rugi, merasa tak  apa-apa toh punya pemerintah.  Padahal seharusnya tidak seperti itu,\" terangnya.

Edo menegaskan, jika direktur yang sifatnya  hanya mengandalkan kucuran anggaran, tanpa berinovasi dan kreatif, maka kucuran anggaran akan habis untuk kegiatan operasional, jika   hal ini terus dilakukan  maka sebaiknya perusahaan dibubarkan.  \"Jika suatu perusahaan tidak pernah menghasilkan,  ya mesti ditutup.   Untuk  apa selalu menyuntik anggaran dan itu akan habis  dengan  operasional   perusahaan,\" tegas Edo. (247)

Sumber: