Mutasi Ganggu Pemerintahan

BENGKULU, BE - Mutasi yang dilakukan Walikota Bengkulu, Jumat sore (8/3), dinilai mengganggu stabilitas pemerintahan Kota Bengkulu.  Hal ini dikarenakan semua pejabat yang dimutasi tersebut, telah memiki rencana dan program masing-masing, terutama untuk mengejar target program 100 hari Walikota dan Wakil Walikota.  Namun harus ditinggalkan setelah dimutasi ke SKPD lainnya. Bahkan ada juga beberapa pejabat dinonjobkan dari jabatannya.

\"Jelas berdampak pada roda pemerintahan yang tengah berjalan, seharusnya semua pejabat itu hanya tinggal menjalankan program yang sudah ditetapkan. Karena dimutasi, maka mereka harus beradaptasi atau penyesuaian terlebih dahulu di lingkungannya yang baru,\" kata Wakil Ketua Legislasi DPRD Kota, H Ahmad Badawi Saluy SE MSi.

Ia menjelaskan setidaknya para pejabat yang terkena mutasi tersebut membutuhkan beberapa minggu untuk bersosialisasi dan mempelajari program yang sudah dijalankan oleh pejabat sebelumnya.  Artinya sudah terjadi langkah mundur, dan ini bisa berefek terhadap program 100 Hari Helmi-Linda.

\"Yang lebih tahu program apa saja yang harus dijalankan dalam 100 hari pertama ini adalah Kepala SKPD atau pejabat yang lama, jika diganti dengan orang baru, maka secara otomatis dia membutuhkan waktu untuk memahami program tersebut.  Terlebih mutasi kemarin itu banyak pejabat yang belum memiliki pengalaman,\" ujarnya.

Beberapa pejabat yang masih diragukan pengalamannya, yakni Kepala Dinas Pendidikan Kota, Marjon MPd. Sebelumnya Marjon ini hanya sebagai staf biasa di Dispendik Kota Bengkulu. Selain itu, Kepala BKD Kautsar Agus Hutari MSi juga butuh pengenalan lingkungan, karena sebelumnya ia hanya sebagai staf di Setda kota.

\"Mutasi itu tidak hanya berpengaruh pada pejabat yang terkena mutasi, melainkan beberapa pejabat lainnya juga merasa goyah. Apalagi saat ini isu mutasi jilid III sudah mulai berhembus lagi,\" sampainya.

Menurutnya, dengan adanya mutasi dalam waktu yang berdekatan membuat aparatur tidak nyaman menjalankan tugasnya.  Karena ia selalu khawatir ikut dimutasi.  

Baperjakat Tidak Berfungsi Di sisi lain, Badawi juga mengkritisi Baperjakat Pemkot yang dinilai tidak berfungsi dalam mutasi.  Hal ini terbukti, mantan Kadis Pekerjaan Umum (PU), Dr Ir Herawansyah MSc, seorang insinyur di bidang jalan dan jembatan, magister di bidang Sumber Daya Air, tapi malah dijadikan Asisten III yang membidangi administrasi umum dan keuangan.

\"Kalau memang Baperjakat berfungsi, tidak mungkin seorang insinyur di bidang jalan diletakkan sebagai Asisten III, jika itu yang terjadi, berarti penempatan pejabat itu didikte oleh kepala daerah,\" tegas kader PAN ini.

Sebelumnya, Walikota Bengkulu H Helmi Hasan membantah bahwa mutasi tersebut akan mengganggu stabilitas pemerintahan. Menurutnya, mutasi tersebut merupakan salah satu langkah untuk mengejar target program 100 harinya menjabat sebagai walikota.  \"Tidak mengganggu, justru dengan adanya mutasi ini semua target 100 hari kita bisa dicapai dengan baik,\" bantahnya. (400)

Sumber: