Pemkot Bengkulu Bentuk Satgas BPJS Gratis, Sisir Warga Belum Terdata

BENGKULUEKSPRESS.COM - Masih banyaknya warga belum tercover dalam program BPJS gratis menjadi persoalan yang serius bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu.

Menindaklanjuti masalah itu pemkot telah membentuk Satuan Petugas (Satgas) untuk menyisir warga yang belum terdata, sebab masih ada ribuan yang belum mengetahui program tersebut. 

"Tim satgas dibentuk agar bisa menjadi garda terdepan atau yang pertama kali bersentuhan dengan masyarakat. Jadi saya minta tolong tingkatkan kolaborasi, kekompakan serta kerjasamanya," kata Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bengkulu Eko Agusrianto, saat memberikan arahan dalam kegiatan konsultasi penyelenggaraan pemerataan BPJS Gratis di Ruang Rapat Hidayah, Senin (13/2). 

Eko menerangkan, masih banyak warga yang berkirim pesan ke WA (whatsAPP) wali kota dan wakil wali kota mengetahui pengobatan darurat. Hal ini menunjukan program ini belum merata. Untuk itu guna satgas yang dibentuk ini bergerak secara masif disetiap kelurahan dan melaporkan data baru yang masuk dalam program tersebut. 

"Sesuai dengan target tidak ada lagi yang tidak tercover dengan BPJS. Jangan sampai masyarakat justru takut berobat, karena tidak ada jaminan kesehatan, karena pemkot sudah mengelontorkan dana di APBD untuk mengatasi itu," jelasnya. 

BACA JUGA:Dewan Tinjau Kelengkapan Rumah Sakit Tino Galo, Ruangan Masih Minim

BACA JUGA:Lewat Perjanjian Kinerja, Kerja Harus Pakai Target

Asisten I Kota, Eko Agusrianto didampingi pejabat lainnya saat memberikan arahan ke satgas yang hadir dalam rapat pemerataan BPJS, Senin (13/2/2023).-(foto: istimewa/bengkuluekspress.disway.id)-

Perwakilan BPJS Bengkulu Rico Hanggara juga memberikan arahan pada seluruh tim Satgas BPJS gratis mengenai aturan pendataan masyarakat yang belum tercover.

"Proses pendataan ini harus benar-benar cermat dan teliti, karena ada 150 ribu jiwa yang harus didata. Jangan sampai selip, karena kita bicara melalui data. Tolong disinkronkan melalui form online yang sudah disiapkan,” ujar Rico.

Program BPJS gratis yang diselenggarakan Pemerintah Kota Bengkulu mendapat pengawasan ketat dari Wakil Ketua II DPRD Kota Bengkulu Alamsyah. Pasalnya, program ini menggelontorkan biaya yang cukup besar melalui APBD (anggaran pendaparan belanja daerah) sehingga dalam realisasinya harus tepat sasaran, agar masyarakat miskin di Kota Bengkulu bisa tercover dengan layanan kesehatan yang maksimal. 

"Kuncinya ada di pendataan yang benar dan valid. Kita mau ke depan data itu akurat. Kasihan masyarakat, yang seharusnya berhak menerima tapi tidak dapat," ujar Alamsyah.

Menurutnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang terlibat dalam program ini seperti Dinas kesehatan dan Dinas Sosial harus lebih teliti dalam mengantisipasi potensi menipulasi data. Terutama melihat keabsahan surat keterangan tidak mampu, sebab tak jarang surat tersebut bisa dengan mudah dikeluarkan oleh pihak kelurahan atau kecamatan tanpa ada melihat secara langsung kondisi masyarakat bersangkutan. 

"Kita harus bekerja keras untuk pendataan, agar didapat data yang valid sesuai kondisi di lapangan by name, by address," tandasnya. 

Sumber: