Gubernur Bengkulu Terima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI

Gubernur Bengkulu Terima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI

Rapat dengar pendapat dalam Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI di Provinsi Bengkulu-(foto: nur miessuary/bengkuluekspress.disway.id-

BENGKULU, BENGKULUEKSPRESS.COM - Gubernur Bengkulu DR drh Rohidin Mersyah MMA meminta dukungan penuh Komisi IX DPR RI untuk alokasi anggaran dan menyampaikan keluhan yang ditanggung Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan anggaran terbatas untuk sektor kesehatan dan ketenagakerjaan.

Hal ini disampaikan Rohidin ketika menerima kunjungan kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (10/10/2022). 

Menurut Rohidin, nanyaknya kebutuhan untuk mendongkrak pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Bengkulu. Akan tetapi terhalang dengan celah fiskal yang terbatas.

Salah satunya adalah, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai upaya mewujudkan jaminan kesehatan semesta sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Rohidin, saat ini Pemprov Bengkulu diwajibkan untuk berkontribusi dalam JKN tersebut melalui APBD Provinsi.

BACA JUGA:DPRD Tolak Rencana Penambahan Anggaran Pembangunan Rumdin Walikota Bengkulu

"Dengan struktur APBD kita yang hanya 2,8 Triliun, melalui Permenkeu nomor 20 tahun 2020. Mewajibkan Pemda ikut serta dalam membiayai JKN sebesar 2 ribu rupiah per orang," ungkap Rohidin.

Dengan keikutesertaan JKN di Provinsi Bengkulu lebih dari 1 juta orang tentunya sangat terdampak bagi ruang gerak Pemprov dalam pengelolaan anggaran.

"Dengan jumlah kepesertaan yang mencapai 1 juta jiwa, hampir 21 Milyar. Untuk kita ini terasa sekali, untuk pembangunan infrastruktur kita kurang dari RP 200 M," sambung Rohidin.

Kemudian, Rohidin juga meminta dukungan untuk mengawal upaya Pemprov untuk memberikan layanan Rumah Sakit (RS) rujukan M. Yunus.

Dengan kebutuhan biaya yang besar untuk mewujudkannya, Pemprov meminta dukungan dari Pemerintah Pusat. Tapi regulasi mewajibkan agar alokasi awal dialokasikan oleh Pemprov.

"Untuk layanan kesehatan jantung, stroke, kanker dan ginjal, kami sangat butuh sekali. Tapi itu tadi, dari aturan Pemprov harus membangun terlebih dahulu," keluh Rohidin.

Bahkan, Pemprov sudah meminta konsultan untuk melakukan kalkulasi seminimal mungkin untuk membangun ruang atau gedung untuk RS. M.Yunus.

"Kita sudah minta konsultan press betul untuk membangun ruangan. Dari hasil perhitungan itu kita butuh anggaran sekutar 50 Milyar untuk pembangunannya, akhirnya kita bikin 2 tahap," pungkas Rohidin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: