Verifikator Jamkesmas Mogok, Layanan Kesehatan Terganggu

JAKARTA - Rencana mogok nasional Ikatan Verifikator Independen Jaminan Kesehatan Masyarakat (IVI-JKM), dikhawatirkan akan menghambat  seluruh program Jamkesmas di tahun 2013. Bahkan, aksi mogok IVI-JKM bisa berimbas pada pelayanan di rumah sakit.

Anggota Komisi IX DPR yang membidangi kesehatan, Poempida Hidayatulloh, menyatakan, tanpa peran verifikator maka dana Jankesmas dari pemerintah tidak bisa dicairkan. \"Dan pelayanan rumah sakit langsung menjadi lumpuh. Karena tanpa persetujuan verifikator Jamkesmas, dana Jamkesmas dari pemerintah tidak dapat dicairkan dan diterima rumah sakit,\" ujarnya di Jakarta, Rabu (6/3). Tak hanya itu, lanjut Poempida, dampak aksi mogok kemungkinan juga akan dialami  para dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Karena akibat mogok IVI-JKM, maka gaji para dokter dan tenaga kesehatan yang ada pun tidak akan terbayar. \"Ultimatum IVI-JKM ini dikarenakan tidak kunjung jelas status kepegawaian mereka, yang dari tahun 2008 sampai sekarang berstatus Pegawai Kontrak. Ini jelas melanggar UU Ketenagakerjaan. Ironisnya ini terjadi di suatu instansi pemerintah yang seharusnya mematuhi UU sebagaimana mestinya,\" tegas Poempida. Menurut politisi Partai Golkar ini, IVI-JKM sebenarnya sudah berupaya mengadu ke Pemerintah, DPR-RI, bahkan menulis surat langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun Presiden SBY hanya merespon tuntutan itu dengan mengembalikan persoalan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes). \"Komisi IX juga sudah mendesak pemerintah agar segera memberikan kejelasan status para Verifikator Independen Jamkesmas ini. Apabila Pemerintah tetap tinggal diam, maka DPR akan melakukan aksi tekanan politis kepada pemerintah,\" ujarnya.(gir/jpnn)