Polda Periksa Pemilik PT Borneo

Bengkulu, bengkuluekspress.com - Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bengkulu masih terus mengusut dugaan korupsi di bidang pertambangan yang ada di salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu. Kali ini penyidik Ditreskrimsus Polda kembali memeriksa beberapa saksi pada Senin malam (3/1), diantaranya pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bengkulu serta pemilik PT Borneo Suktan Mining yang juga pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tambang yang saat ini bermasalah. Pemilik PT Borneo, Nurul Awaliyah ketika dikonfirmasi mengakui bahwa dirinya dipanggil pihak Subdit Tipikor Polda Bengkulu guna dimintai keterangan terkait dugaan kasus korupsi pertambangan yang saat ini tengah di sidik oleh pihak Polda Bengkulu. Ia menuturkan dalam pemeriksaan tersebut pihaknya ditanyai soal perizinan perusaan tambang yang saat ini tidak beroperasi tersebut. “Diperiksa kasus tipikor IUP pertambangan masalah penerbitan izin PT Bara Mega Quantum (BMQ), saya diperiksa sebagai saksi,” kata Nurul Awaliyah pada bengkuluekspress.com. Lebih lanjut dikatakan Nurul Awaliyah, dirinya diperiksa oleh penyidik tipikor sejak pukul 14.00 wib hingga pukul 20.55 wib, serta mengaku bahwa ini merupakan panggilan untuk pertama kalinya. Bahkan dalam pemeriksaan penyidik, ia baru mengetahui adanya dokumen ilegal yang didalamnya diselipkan Surat Keputusan (SK) kepala daerah yang sama sekali tidak diketahui oleh dirinya. “Pertanyaan penyidik ya terkait dasar penerbitannya dan ada IUP yang isinya ada dokumen ilegel didalamnya yang tiba-tiba diselipkan disana ada SK Bupati pada saat itu saya sendiri tidak tahu dan bukan saya yang memohonnya,\" sambung Nurul. Nurul juga selaku pemegang IUP tambang PT BMQ ini juga menyebutkan bahwa dalam proses penerbitan IUP tersebut pihaknya telah menjalani sesuai prosedur dan tidak mengatahui ada pihak lain yang masuk dalam lembaran dokumen IUP miliknya tersebut. “Saat mengurus IUP ya seperti perizinan pada umumnya, cuma pada penertiban IUP terakhir ada SK ilegal yang dimasukkan dan diselipkan oleh pihak lain. Saya juga tidak tahu atas bantuan siapa karena yang menandatangani itu Bupati,\" tutup Nurul Awaliyah. (Cw1).

Sumber: