Forum Komite SMA/SMK Kebingungan, Adanya Program SPP Gratis di Bengkulu

BENGKULU, bengkuluekspress.com - Program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis yang direncanakan Pemerintah Provinsi Bengkulu, membuat Forum Komunikasi Komite (FKK) SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta Provinsi terkesan kebingungan. Pasalnya, forum komite Komite Sekolah masih memerlukan pungutan dari orang tua siswa agar kualitas pendidikan di sekolahnya tidak turun. Bahkan, perwakilan forum Komite Sekolah SMA/SMK sederajat bersama Komisi IV DPRD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), serta Bappeda Provinsi Bengkulu mengelar hearing terkait masalah itu. Ketua Forum Komite Sekolah SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta Provinsi Bengkulu, Achmad Tarmizy Gumay, SH, MH mengatakan, dikhawatirkan ketika SPP gratis, sekolah tidak bisa melakukan kegiatan. Walaupun sebenarnya sudah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). \"Hanya saja dana BOS itu tidak mencukupi. Ditambah lagi penggunaan dana BOS sudah ada juklak dan juknisnya,\" katanya. Dilanjutkannya, untuk menutupi kekurangan operasional sekolah itulah seperti apa penanggulangannya. Kalau memang Pemprov mau menanggulangi, tentunya harus disiapkan dalam APBD Provinsi. \"Sebaliknya pada saat melalui sumbangan pihak ketiga sepeti selama ini, secara tidak langsung bertentangan dengan program Pemprov,\" ungkapnya. Dalam hearing tadi, sambungnya, pihaknya meminta solusi. Baik dari eksekutif ataupun legislatif. Mengingat program SPP gratis itu pasti berdampak pada keuangan sekolah. \"Terutama untuk mengejar target-target pendidikan. Jangan giliran target tidak tercapai, malah sekolah yang disalahkan,\" ujarnya. Menurutnya, banyak kegunaan uang bagi sekolah, misal untuk membayarkan honor guru dan Tata Usaha (TU). Kemudian ketika siswa ingin pergi lomba dengan membawa nama sekolah, kerusakan gedung sekolah . \"Itu dari mana dananya. Sementra BOS sendiri sama-sama kita ketahui jika hanya 25 persen yang bisa digunakan untuk keperluan seperti itu,\" tegasnya. Sementara itu, Kadis Dikbud Provinsi, Dr. Eri Yulian Hidayat mengatkan, permintaan forum komite SMA/SMK/MA bersifat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Apalagi untuk mewujudkan tersebut memang perlu bergandengan tangan melalui Komite Sekolah. \"Belum lagi peran dan tanggung jawab pendidikan tidak hanya terletak pada Pemerintah saja, melainkan juga masyarakat. Maka dari itu Komite Sekolah ingin mengambil peran membantu sekolah, melalui subsidi silang dari orang tua atau wali murid. Menurutnya, itikad baik pihak Komite Sekolah ingin membantu biaya pendidikan itu boleh-boleh saja. Tetapi untuk keputusan diperbolehkan berasal dari sumbangan pihak ketiga atau dibiayai dana APBD, harus dibahas dulu regulasinya. Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi, Dempo Exler, S.Ip, M.Ap menerangkan, pihaknya berharap biaya pendidikan itu benar-benar gratis. Namun dengan adanya berbagai usulan dari forum komite sekolah tadi, maka akan dibahas dulu bersama eksekutif. \"Apalagi jika di APBD tidak teranggarkan, tidak menutup kemungkinan diberikan ruang kepada FKK untuk membantu sekolah nantinya,\" singkat Dempo. Disisi lain, salah satu wali murid siswa sekolah Supratman, M. Si menilai, sebaiknya Komite Sekolah dibubarkan saja. Karena secara tidak langsung apa yang diperjuangkan pihak komite itu bukan menyuarakan kepentingan orang tua siswa, melainkan pihak sekolah. \"Apalagi ini berkaitan dengan program SPP gratis yang dicanangkan pemerintah, seharusnya itu didukung penuh agar terwujud. Malah, giliran ada sekolah mewajibkan siswanya membeli buku, FKK malah tak bergeming. Padahal untuk buku siswa, sudah ada dana BOS,\" sesalnya. Kemudian, tambahnya, sekolah yang mewajibkan siswanya membeli seragam melalui sekolah, yang kadang harganya tidak masuk akal. Pasti komite juga diam saja, dengan kondisi sulit di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini, seharusnya pihak komite sekolah itu juga lihat kondisi para orang tua siswa. (HBN)

Sumber: