Reward Paskibraka BU Tidak Dianggarkan

  ARGA MAKMUR,bengkuluekspress.com- Terpilih menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) merupakan sebuah kebanggan tersendiri bagi pelajar SMA sederajat di Kabupaten Bengkulu Utara (BU). Namun tidak adanya reward bagi anggota Paskibraka yang sudah berlatih keras dan digembleng selama menjalani karantina. Terkait tidak adanya anggaran reward tersebut, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten BU, Hendri Kisinjer sangat menyayangkan hal tersebut. Dimana dalam kurun 2 tahun terakhir ini tidak ada lagi adanya pemberian reward kepada Paskibaraka, hal tersebut lantaran adanya refocussing anggaran yang dilakukan oleh pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten BU dalam hal ini Bapelitbang BU. \"Kalaupun alasannya hanya karena Pemkab BU kembali mengalami defisit anggaran, lantaran adanya refocusing anggaran, setidaknya anggaran untuk reward Paskibraka tidak dicoret, karena itu merupakan salah satu bentuk nasionalisme kita selaku para pejabat dalam menyambut HUT RI yang memang menjadi agenda tahunan skala prioritas,\"kata Hendri saat ditemui BE di ruang kerjanya, Jumat (20/8). Ditambahkannya, untuk tahun ini sendiri Paskibaraka di Kabupaten BU cukup membanggakan. Dimana 1 orang paskibraka bisa masuk di tim Paskibraka tingkat nasional, 5 orang paskibraka ditingkat provinsi dan 44 di tingkat kabupaten. Namun semuanya harus gigit jari, lantaran tidak adanya reward sebagai bentuk penghargaan. \"Ini sangat disyangkan, seharusnya anggaran untuk reward ini tidak dihapuskan. Memang saat ini kita mengalami wabah pandemi covid-19 dan semua anggaran di refocussing. Akan tetapi seharusnya anggaran reward ini tidak dihilangkan,\"terangnya. Hendri pun berharap, seharusnya pihak TAPD dalam hal ini Bapelitbang BU seharusnya mengerti mana yang seharusnya anggaran yang layak di refocussing dan mana yang tidak. Dan juga pihak Bapelitbang BU harus terlebih dahulu berkoordinasi kepada pihak Dispora selaku leading sektor, jangan melakukan pemangkasan anggaran saja tanpa melihat sebab dan akibatnya. \"Seharusnya pihak Bapelitbang tidak langsung lakukan pemotongan anggaran saja, tapi harus berkoordinasi terlebih dahulu, sehingga hal ini tak terjadi,\"tukasnya.(127)

Sumber: