Hatta Restui Sultan Wagub

BENGKULU,BE - Teka-teki siapa kandidat Wakil Gubernur Bengkulu semakin terjawab. Tidak hanya Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah yang cenderung memilih Sultan untuk wakil gubernur. Ternyata adik kandung Agusrin M Najamudin tersebut juga mendapat restu dari Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa. Meski belum ada surat secara tertulis, namun sinyal kuat dukuangan Hatta tersebut menjadi arah dukungan PAN dalam menentukan  Cawagub. \"Tadi malam Sultan bertemu dengan Pak Hatta (Ketua Umum DPP PAN). Beliau memberikan restu kepada Sultan menjadi Wagub,\" kata sumber koran ini yang merupakan orang dekat Hatta, saat dikonfirmasi via telpon.

Masih menurut sumber tersebut, sebelumnya Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah juga pernah mengadap Hatta Rajasa, untuk mempertanyakan siapa calon wakil gubernur dari PAN. Dalam pertemuan yang singkat antara Gubernur Bengkulu dan Hatta, Hatta menjawab bahwa wakil gubernur adalah Sultan. \"Wagub ya jatah Sultan,\" ujarnya sambil menirukan perkataan Hatta.

Pernyataan serupa juga pernah diungkapkan Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan yang juga kakak kandung Ketua DPW PAN Bengkulu Helmi Hasan ini saat berada di Bengkulu menghadiri pelantikan Walikota dan wakil walikota, mengatakan  jika wakil gubernur merupakan jatah Partai Demokrat. Hal tersebut karena Gubernur H Junaidi Hamsyah adalah kader PAN.

Sultan mendapatkan dukungan dari petinggi PAN, tak terlepas adanya campur tangan Cikeas. Hubungan besan antara SBY dan Hatta, menjadi jalan Sultan memperoleh dukungan dari Demokrat dan PAN. Tinggal siapa yang akan menjadi pendamping Sultan, untuk dipilih di DPRD Provinsi?.

Di sisi lain, pihak-pihak yang menginginkan agar jabatan Wakil Gubernur Bengkulu dikosongkan,   mengundang perhatian dari kalangan tokoh masyarakat, bahkan kali ini yang memberikan komentarnya adalah Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu periode 1996-2001, H Iskandar Ramis SE MSi. \"Saya rasa perlu dipikirkan secara matang, apa yang mendasarinya hingga tidak perlu adanya wakil gubernur,\" jelasnya.

Menurut Iskandar apalagi mengenai alasan akan adanya unsur money politik (politik uang) pada proses pemilihan orang nomor 2 di Provinsi Bengkulu yang sudah dimunculkan sehingga wakil gubernur ditiadakan itu bukan alasan yang tepat. \"Saya kira itu tidak perlu ditanggapi namun harus diproteksi secara dini dengan melibatkan berbagai kalangan, sehingga proses pemilihannya nanti bisa berjalan secara terbuka tanpa adanya unsur-unsur yang ditakutkan tersebut,\" jelasnya.

Namun yang lebih penting adalah butuh tidak seorang gubernurnya terhadap wakil. \"Disini yang sangat diperlukan adalah seorang wakil gubernur harus bisa menempatkan posisinya sebagai pendamping gubernur, bukan orang yang haus kekuasaan,\" lanjutnya.

Sebagai tokoh masyarakat Bengkulu Iskandar hanya bisa menyarankan, apabila proses pemilihan Wakil Gubernur Bengkulu dilaksanakan, sebaiknya dapat memperhatikan kedua persoalan tersebut. \"Pertama adalah sinyalemen akan adanya politik uang, dan itu bisa ditepis dengan pelaksanaan pemilihan Wakil Gubernur dilakukan secara tranparan dan jujur, Sedangkan mengenai kekawatiran dari Gubernur akan dijegal ditengah jalan, saya kira bisa diatasi dengan mencari figure seorang Wakil Gubernur, yang bisa seiring sejalan hingga berakhir masa jabatannya pada tahun 2015 mendatang,\" jelasnya.

Iskandar menyebutkan jabatan sebagai wakil gubernur sebaiknya diisi, karena dengan keberadaan seorang Wakil dipastikan beban tugas Gubernur akan terbantu. Apalagi tugas-tugas yang bersifat ke dalam atau pembinaan terhadap bawahan dan birokrasi bisa dilaksanakan oleh wakil gubernur, sedangkan gubernur bisa lebih konsen terhadap kebijakan daerah. \"Proses pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur Bengkulu ini tidak menimbulkan pro dan kontra, apalagi antara pihak eksekutif dan legislative, apabila benar-benar terjadi pro dan kontra maka akan dirugikan adalah masyarakat Bengkulu secara keseluruhan,\" ujarnya. (100)

Sumber: