RPJMD Prioritaskan Pembangunan, Kesehatan dan Pendidikan

BINTUHAN, bengkuluekspress.com - Forum Konsultasi Publik (FKP) rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi momentum untuk mendapatkan masukan pada arah kebijakan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Kaur H Lismidianto SH MH dan Wakilnya Herlian Muchrim ST dalam mewujudkan Kaur Berseri.

“Forum konsultasi publik ini untuk menjaring aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan pada tahap awal, dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan,” kata bupati saat membuka kegiatan FKP RPJMD Kabupaten Kaur tahun 2021-2026 di gedung serba guna (GSG) Pemda Kaur, Rabu (7/7).

Dikatakan bupati, dengan 10 program prioritas kerja Berseri yakni menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa inovatif. Kemudian tersedianya infrastruktur publik yang memadai dan efektif. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar, yang bermutu bagi masyarakat. Menyediakan pendidikan gratis 12 tahun, dan meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing.

Menumbuhkembangkan perekonomian rakyat, kedaulatan sumber daya alam yang berkarakter. Kemudian memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang lestari. Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil dan pro rakyat. Mengembangkan potensi peningkatan ekonomi rakyat wisata secara serius menuju. Tersedianya kebutuhan petani dan nelayan yang cukup dan memadai. Serta terakhir Terwujudnya rumah sehat bagi warga miskin dan santunan kematian bagi masyarakat.

\"Kaur yang Bersih, Sejahtera, Energik dan Religius (BERSERI) dengan Pemerintahan Profesional dan Berkeadilan\" merupakan moto kita,” tegasnya.

Dikatakannya, Misi Berseri yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainabilty development).

Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan daerah sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah sekitar, dan seluruh instansi vertikal yang berada di wilayah kabupaten Kaur. Meningkatkan pelayanan kesehatan secara efektif, efisien, terjangkau dan holistik.

Memastikan penduduk usia pendidikan dasar dan menengah dapat bersekolah dengan biaya terjangkau. Meningkatkan kemampuan masyarakat khususnya pemuda untuk mengolah dan mengelola potensi (komoditas maupun lokasi) yang tersedia di desa masing-masing dengan skema industri kreatif. Kemudian membuka peluang investasi dengan mempromosikan ketersediaan lahan, energi dan tenaga kerja untuk industri dan manufaktur.

Menuntaskan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada dua tahun pertama. Membangun ketahanan pangan dengan menguatkan sektor pertanian dan peternakan. Melakukan penataan pengelolaan kawasan pesisir dan terakhir Memperkuat institusi keluarga, masyarakat, sekolah dan lembaga-lembaga keagamaan sebagai eadin sektor pembinaan karakter dan pengembangan sdm kabupaten kaur yang agamis, toleransi dan berkeadaban.

“Tentu untuk mewujudkan hal itu kita perlu sama-sama bersinergi dalam pembangunan, kami akan berupaya untuk dapat mengupayakan pembangunan skala prioritas dan mendahulukan yang benar-benar sipatnya sangat dibutuhkan masyarakat,” tutupnya.

Bupati Sesalkan Pejabat Tak Hadir RPJMD Sementara itu, terkait beberapa pejabat pejabat eselon II dan III yang tidak hadir dalam acara RPJMD itu, Bupati sangat menyesalkan. Sebab menurutnya RPJMD 2021-2026 itu sangat penting untuk memetakan apa saja yang perlu dilakukan pembangunan dimasa mendatang.

“Bagimana mau menyusun atau menyampaikan kebutuhan di masyarakat atau OPD nya bila dalam acara seperti ini saja tidak hadir, saya minta dibuat laporan siapa siapa camat dan kepala OPD yang tidak menghadiri undangan ini dan harus diberi sanksi,” tegasnya.

Ditambahkannya, ia akan melakukan evaluasi terhadap para pejabat yang bermalas malasan tidak hadir tanpa keterangan yang jelas. Jangan sampai kebiasaan buruk terus diterapkan. Menurutnya sebagai abdi negara maka ASN dituntut untuk disiplin memberikan contoh terutama atasan kepada bawahannya. Apalagi Forum Komunikasi Publik merupakan penyusunan awal RPJMD Kabupaten Kaur kedepannya.

“Ini langkah awal kita menyusun pembangunan dimasa mendatang sektor apa saja yang perlu dibangun nantinya,” tandasnya. (618)

Sumber: