Program Replanting Sawit di Mukomuko Dimulai

MUKOMUKO,bengkuluekspress.com– Program peremajaan tanaman sawit (Replating) dari pemerintah pusat di Kabupaten Mukomuko mulai dikerjakan. Dinas Pertanian mencatat sekitar belasan hektar lahan perkebunan sawit tidak produktif milikmasyarakat di wilayah Kecamatan Air Manjunto mulai ditumbangkan untuk diremajakan dengan tanaman sawit baru. “Tahun ini, hanya 900 hektar dari usulan seluruhnya 1.500 hektar. Dari 900 hektar itu, sekitar 20 hektar sudah mulai dikerjakan oleh kelompok replanting di Kecamatan Air Manjunto,” sampai Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Apriansyah.

Menurutnya, kelompok replanting yang belum mulai melaksanakan kegiatanpenumbangan tanaman sawit. Karena masih menunggu transfer anggaran kegiatan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI melalui Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP) kelapa sawit. Hingga sekarang ini, baru ada sekitar 1 dari 6 kelompok replanting yang baru mendapatkan transferan anggaran kegiatan tersebut. “Kelompok yang telah menerima trasnfer anggaran dari pemerintah pusat, mulai dikerjakan. Kelompok yang belum masih menunggu. Dana replanting baru bisa ditransfer jika kelompok tersebut sudah menjalin kontrak perjanjian kerjasama. Karena, dasar pemerintah mentransfer dana kegiatan jika kelompok sudah tandatangan kontrak kerjasama,” bebernya.

Apriansyah optimis pekerjaan replanting sawit dapat dikerjakan dengan maksimal oleh kelompok. Sebab sebelum pekerjaan itu dilaksanakan, kelompok tani sudah memiliki relasi dengan pihak ketiga. Baik soal penyediaan alat berat, bibit sawit unggul dan lainnya. Diketahui tahun 2021 ini, Kabupaten Mukomuko mendapatkan program peremajaan tanaman sawit dari pemerintah pusat seluas 900 hektar milik 6 kelompok tani. Setiap hektarnya, disediakan anggaran sebesar Rp 30 juta. Dana itu untuk membiayai kegiatan penumbangan batang sawit, pembelian bibit, penanaman bibit, pemupukan,perawatan dan lainnya. Kelompok yang mendapatkan program replanting, setelah mereka dinyatakan lolos verifikasi oleh tim dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.(900)

Sumber: