Damkar Seluma Slow Respon

TAIS, bengkuluekspress.com - Keberadaan dan kinerja Pemadam Bahaya Kebakaran (PBK) Kabupaten Seluma saat ini sangat dikeluhkan dan menjadi sorotan. Setiap kali memadamkan api untuk membantu warga yang mengalami kebakaran, selalu slow respon, bahkan mobil Damkar selalu ada kendala. Sehingga kinerja sangat tidak maksimal dan selalu jadi keluhan masyarakat.

\"Kita mendapatkan laporan jika PBK slow respon jika dihubungi untuk membantu warga. Dari awal kami sudah mengatakan bahwa Damkar itu memang harus terpisah kenapa harus digabung sama Satpol PP,\" tegas Anggota Komisi 3 DPRD Seluma, Tenno Heika SSos kepada wartawan.

Ditegaskan lagi, kondisi PBK Seluma sangat menyedihkan. Selalu menjadi keluhan saat dibutuhkan oleh masyarakat, kinerja selalu tidak maksimal.

Yang lebih menyedihkan Satpol PP PBK ini dititip lagi dengan BPBD, sehingga kondisi ini sangat disayangkan. Padahal keberadaan PBK ini sangat vital dan dibutuhkan oleh masyarakat.

\"Ini kerjaan nggak beres. Kita lihat kejadian kebakaran di Pasar Tais kemarin, padahal mobil Damkar sangat dibutuhkan saat itu. Tapi mobil harus di dorong-dorong, jadi sangat menyedihkan,\" ketus Tenno.

PBK ini harus berdiri sendiri ucap Tenno, tidak bergabung di Satpol PP. Di Satpol PP, PBK ini hanya bidang, sehingga kewenangan yang dimiliki sangat terbatas. Termasuk soal operasional, sebab dengan bergabung di Satpol PP, anggaran pasti terbatas. Sehingga harus berdiri sendiri menjadi badan.

\"Ini sangat berdampak. Damkar ini sangat vital, sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dampak masih bergabung ini, operasional sangat terbatas di bawah kendali Satpol PP,\" ucap Tenno.

Ini harus menjadi perhatian Pemkab Seluma khususnya bupati terpilih, agar PBK dipisahkan dari Satpol PP dan berdiri sendiri. Agar kinerja PBK ini maksimal sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

\"Ke depan kami tidak mau lagi Damkar ini menjadi keluhan. Kami harap Bupati Seluma yang baru dapat memfasilitasi ini,\" imbuhnya.

Dengan berdiri sendiri tambahnya, PBK akan memiliki anggaran sendiri. Sehingga dapat menata dan memonitor sendiri anggaran sesuai dengan kebutuhan. Termasuk honor karyawan yang saat ini masih minim, tidak sebanding dengan tugas yang bertaruh nyawa saat memadamkan api. Karyawan PBK juga harus ada jaminan asuransi yang menjamin mereka saat bekerja. Sebab kondisi saat ini sangat miris berbanding terbalik dengan KPU dan Bawaslu yang selalu menjadi perhatian Pemkab Seluma, padahal untuk bekerja selama lima tahun.

\"Mohon ini menjadi perhatian nanti bupati baru. Keberadaan Damkar ini sangat diperlukan, jadi harus mendapat skala prioritas dari Pemkab Seluma,\" imbuhnya. (333)

Sumber: