Dewan Seluma Siap Dukung Bupati Raih WTP

TAIS, bengkuluekspress.com - Keinginan Bupati Seluma terpilih, Erwin Octavian SE untuk meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI disambut baik DPRD Seluma. DPRD Seluma siap mendukung dan mewujudkan keinginan Bupati dan Wakil Bupati Seluma terpilih tersebut, yang memang selama ini sangat didambakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma.

Waka II DPRD Seluma, Ulil Umidi SSos MSi mengatakan bahwa, keinginan Erwin Octavian untuk meraih WTP ini wajib dan harus didukung oleh semua pihak. Oleh karena itu pihaknya akan siap mendukung untuk mewujudkannya. Sebab sejak 17 tahun Kabupaten Seluma berdiri, predikat WTP belum mampu diraih. Sehingga sampai saat ini, Kabupaten Seluma masih mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

\"Permasalahannya selama ini hanya soal aset. Jadi kita akan bantu dan dukung Pemkab Seluma untuk mendata semua aset ini, WTP harus diraih dan diwujudkan di masa kepemimpinan Erwin- Gustianto nanti,\" kata Ulil kepada wartawan, kemarin.

Menurut Ulil, predikat WTP memang harus diraih oleh Pemkab Seluma. Sebab dengan sukses meraih WTP akan berimbas pada kucuran dana DAU dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat akan menambah alokasi DAU ke Pemkab Seluma yang besarannya cukup fantastis mencapai Rp 30 hingga Rp 35 miliar per tahun.

\"Ini yang melatarbelakangi kita DPRD Seluma sangat mendukung. Jadi memang harus Kabupaten Seluma ini mendapatkan predikat WTP,\" tambahnya.

Untuk diketahui, penghalang Kabupaten Seluma belum dapat meraih predikat WTP setiap tahunnya adalah aset. Banyak aset milik Pemkab Seluma berupa tanah yang tidak jelas status maupun keberadaannya. Sehingga selalu menjadi sorotan BPK saat melakukan audit, yang imbasnya Kabupaten Seluma belum dapat diberika predikat WTP setiap tahunnya. Banyak diantara aset tersebut dikuasai oleh para pejabat Seluma. Seperti lahan Pasar di Kelurahan Sembayat, Kecamatan Seluma Timur.

Hal ini harus dibenahi dan ditata ulang, hingga semua aset ini jelas sesuai dengan rekomendasi BPK yang melakukan audit setiap tahunnya. Terkait aset ini, juga telah menjadi atensi KPK untuk segera diselesaikan dan ditata dengan baik. (333)

Sumber: