Gedung MPP Lebong Tak Kunjung Difungsikan

LEBONG, bengkuluekspress.com – Setelah selesai dibangun sejak tahun 2018 lalu, gedung MAL Pelayanan Publik (MPP) yang berada di kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebong tak kunjung difungsikan. Gedung MPP dibangun atas rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) yang sebelumnya di tahun 2018 yang lalu mendatangi Kabupaten Lebong. Menyikapi hal tersebut, Kepala DPMPTSP Kabupaten Lebong, Bambang ASB SSos MSi melalui Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan, Deden Kusnidar mengatakan, bahwa memang sebelumnya setelah gedung dibangun, kembali dianggarkan untuk pengadaan interior dan eksterior. Namun di tahun 2019 hanya untuk pengadaan berbagai kebutuhan saja, seperti genset, sementara untuk yang lainnya belum diajukan. “Termasuk untuk tahun 2020 untuk meubeler dan sarana prasarana belum juga terealisasi,” sampainya, Selasa (05/01).

Menurutnya, untuk tahun 2021 memang dianggarkan, akan tetapi jika tidak salah hanya diperuntukan untuk pengadaan kursi dan meja. Sedangkan untuk pengadaan yang lainnya memang belum diajukan kembali karena terkendala dengan adanya pembatasan anggaran. “Kalo tidak salah hanya pengadaan kursi dan meja saja,” ujarnya.

Dengan demikian, sambungnya, untuk prasarana dan parsarana penunjang baik itu prasarana untuk dibagiandalam, seperti meja, lemari yang diperuntukan untuk OPD teknis serta kebutuhan lainnya maupun untuk bagian luar. “Hasil koordinasi kami dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), persayaratan belum terpenuhi,” ucapnya.

Ia menambahkan, kemunkinan besar MPP baru bisa beroperasi pada tahun 2023 mendatang. Karena untuk pengadaan pengadaan sarana dan prasarana akan diajukan kembali di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Lebong tahun 2022 mendatang. “Akan tetapi untuk kebutuhan anggaran saya belum tahu berapa yang harus dibutuhkan, karena untuk penganggaran ada bidangnya,” dalihnya.(614)

Sumber: