Kejari Kepahiang Sita 3 Bidang Tanah Tsk Ahmad Rizal

KEPAHIANG, bengkuluekspress.com - Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kepahiang melakukan penyitaan terhadap tiga bidang tanah milik Ahmad Rizal. Aset tidak bergerak milik mantan anggota DPRD Kabupaten Kepahiang tersebut disita untuk mengganti kerugian negara mencapai Rp 281.063.000 pada kasus dugaan korupsi pengadaan lahan kantor Camat Tebat Karai tahun 2015 lalu. Kajari Kepahiang, Ridwan Kadir SH MH melalui Kasi Pidsus, Riky Musriza SH MH menjelaskan, tiga aset tanah tersangka itu akan dikaji nilai harganya. Bila tidak mencapai Rp 281.063.000, maka penyidik akan melacak harta lainnya milik tersangka. \"Sekarang kita kaji dulu nilai tiga bidang tanah ini, sesuai tidak dengan jumlah kerugian negara,\" ujar Riky, Senin (21/12). Tiga bidang tanah tersebut satu berada di Desa Wiskus dua bidang lainnya berada di Kelurahan Padang Lekat. Menurut jaksa lahan-lahan itu dibeli Ahmad Rizal dari hasil penjualan lahan kantor camat Tebat Karai dengan nilai Rp 1,1 miliar. \"Ketiga lahan disita karena terindikasi dibeli dari uang hasil penjualan lahan kantor camat,\" tuturnya. Selain membeli lahan, tersangka Ahmad Rizal juga mendepositokan dananya sebesar Rp 800 juta. Namun deposito tidak disita dengan alasan nominalnya jauh melebihi kerugian negara. \"Deposito Rp 800 juta jauh melebihi kerugian negara,\" ucapnya. Sebelumnya, Senin (14/12) lalu Kejari Kepahiang langsung menahan dua orang tersangka yakni Ahmad Rizal pemilik lahan sekaligus mantan anggota Banggar DPRD Kabupaten Kepahiang periode 2014-2019 dan Agus selaku Pejabat Pembuat Tanda Komitmen (PPTK) pengadaan tanah pada Bagian Pemerintahan Sekdakab Kepahiang tahun 2015. Untuk pasal yang di kenakan dikatakan Kajari Primair Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pembertasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan khusus tersangka Ahmad Rizal, selain penyidik melapis dengan pasal tindak pidana benturan kepentingan dalam pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf i UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan UU No 20 Tahun 2001. (320)

Sumber: