Dewan Minta APBD- P Fokus Pemulihan Covid-19

Dewan Minta APBD- P Fokus Pemulihan Covid-19

BENGKULU, bengkuluekspress.com - Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Bengkulu Edwar Samsi meminta kebijakan anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2020 mendatang difokuskan untuk pemulihan pandemi Covid-19. Disamping itu, juga untuk meningkatkan dana yang sebelumnya sudah digunakan dalam penanganan Covid-19 lalu. Menurut Edwar, saat ini KUAPPAS baru diterima Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu yang selanjutnya akan dibahas oleh DPRD Provinsi Bengkulu. Kemudian kata Edwar, penandatanganan nota kesepakatan antara Gubernur dan DPRD Provinsi Bengkulu. \"Setelah nota kesepakatan ditandatangani, nantinya gubernur mengirimkan surat ke OPD dan platfom per OPD. Yang jelas karena dana di APBD P tidak banyak, karena sebelumnya telah diserap untuk penanganan covid-19,\" kata Edward, Selasa (8/9). Anggota Komisi lll DPRD Provinsi Bengkulu itu mengungkapkan, pihaknya meminta untuk APBD P diprioritaskan untuk pemulihan covid-19. Karena kata Edwar, jika digunakan untuk pengerjaan proyek fisik maka hasilnya tidak akan maksimal lantaran hanya menyisahkan waktu lebih kurang 3 bulan. \"Maka kita minta APBDP difokuskan untuk penanganan covid-19. Karena saat ini kasus covid-19 di Bengkulu terus bertambah,\" tutur Edwar. Sementara itu, anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu Usin Abdisyah Putra Sembiring mengatakan, untuk pembahasan APBD Perubahan pihaknya saat ini masih menunggu jadwal dari Banmus DPRD Provinsi Bengkulu. Usin menilai, untuk APBDP Provinsi Bengkulu yng menjadi prioriats akan dibahas yakni dana covid-19 yang sebelumnya apakah sudah benar dialokasikan dengan tepat kepada masyarakat Provinsi Bengkulu. Tetapi, kata Politisi Hanura itu, yang paling penting APBDP semasa 3 bulan ini nantinya, sangat berkolerasi dengan situasi politik di daerah yakni pilkada. Terlebih, sambung Usin, anggaran untuk rakyat ini jangan sampai dijadikan anggaran untuk kepentingan politik belaka. \"Kita akan memperhatikan betul APBDP ini, apakah digunakan untuk kepentingan politik atau untuk pembangunan daerah yang menjangkau masyarakat,\" tegas Usin.(HBN)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: