Penerima Bansos Dicurigai

Hasil Audit BPK BENGKULU, BE - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Bengkulu telah mengaudit penggunaan dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemkot 2012 senilai Rp 5 miliar lebih.  Hasilnya, ditemukan bahwa Rp 312,5 juta diantaranya diduga diterima oleh lembaga atau yayasan yang tidak jelas, sehingga menimbulkan kecurigan dari pihak BPK RI Bengkulu.

\"Ada beberapa penerima dana Bansos Pemkot itu diragunakan kebenarannya, karena tidak memiliki identitas yang jelas,\" kata Kasubag Hukum dan Humas BPK RI Bengkulu, Sudarmono.

Terkait dengan hasil audit keuangan negara tersebut, Sudarmono mengaku pihaknya tidak bertindak seperti KPK yang langsung memproses secara hukum, namun BPK hanya memberikan beberapa catatan, rekomendasi dan saran agar kerugian negara tersebut dikembalikan.

\"Jika ditemukan ada penyelewenangan, kami tidak bertindak seperti KPK yang langsung memproses pengelola dana tersebut melainkan hanya memberikan rekomendasi dan menyarankan agar kedepannya penggunaan anggaran, khususnya dana bansos dapat diperbaiki,\" terangnya.

Kuat dugaan dana Bansos tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau seseorang, mengingat di tahun 2012 lalu ada  agenda besar di Kota Bengkulu, yakni pesta demokrasi pemililihan walikota dan wakil walikota. Namun pihak BPK pun belum mau berprasangka buruk, karena pihaknya hanya mengaudit bukan melakukan penyelidikan.

\"Dana bansos itu memang rentan  disalahgunakan oleh pihak yang memiliki kekuasaan untuk pencitraan, terlebih ada kegiatan Pilkada. Namun terlepas dari itu kami tidak mau berprasangka buruk,\" ujarnya. Namun sayangnya, hingga berita ini diturunkan belum mendapat konfirmasi dari pihak Pemkot terkait  hasil audit BPK tersebut.

Dibagian lain, anggota DPRD Kota Bengkulu, Suimi Fales SH MH sangat menyayangkan adanya dugaan penyelewenangan dana yang seyogyanya untuk bantuan sosial tersebut.

\"Kami sangat menyayangkan tindakan itu, karena seharusnya Bansos itu diberikan kepada masyarakat, yayasan atau lembaga yang berhak mendapatnya, bukan malah diselewengkan kepada pihak yang tidak jelas,\" sesal Ketua Komisi III itu.

Ia pun menegaskan akan menyampaikan perihal tersebut kepada Walikota Bengkulu sebagai catatan hitam betapa buruknya sistem penyaluran dana Bansos.

Selain itu, ia juga berharap agar kasus yang sama tidak terulang kembali dibawah kepemimpinan walikota H Helmi Hasan dan Ir Patriana Sosialinda. \"Kita berharap  temuan ini tidak terulang lagi di masa mendatang,\" tutupnya.(400)

Sumber: