PDK Beber Kecerobohan KPU

JAKARTA, BE-Presiden Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Sayuti Asyathri, dengan tegas menolak dalil-dalil Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengaku melakukan proses verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2014 sesuai prosedur hukum yang berlaku.

\"Karena bukti yang kita miliki, memerlihatkan verifikasi faktual di tingkat kabupaten/kota, banyak yang tidak sesuai prosedur. Berita acaranya juga hanya ditandatangani Komisioner KPU Kabupaten/Kota saja,\" ujar  Sayuti dalam sidang kedua sengketa Pemilu di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), Jalan Ahmad Yani, Jakarta, Selasa (19/2).

Sebagai bukti, ia membeber bukti, salah satunya terjadi di Kota Depok. Bahkan KPU menurutnya mengakui kesulitan memverifikasi karena tidak memiliki biaya.

Hal yang sama juga terjadi di Provinsi Papua seperti di Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, Yalimo, Yahukimo, Lanny Jaya, Deiyai, Mimika, Merauke, Kepulauan Yapen, Yapoen Waropen, Memberamo Raya, Peguungan Bintang, dan Puncak Jaya.

Di sela-sela persidangan, Kuasa Hukum PDK, Hamza Maudy Maussa, mengungkap ketidaklolosan PDK di Jawa Tengah, karena kesalahan KPU. \"KPU tidak mencermati formulir F13 (surat pernyataan mengenai tak terpenuhinya keterwakilan perempuan) yang telah ditandatangani Presiden dan Sekjen PDK dan telah diserahkan kepada KPU,\" ujarnya.

Karena itu dengan bukti dan fakta-fakta yang ada, Sayuti berharap Majelis Hakim PTTUN dapat mengabulkan permohonan partainya menjadi peserta Pemilu tahun 2014 mendatang.

\"Kita harapkan pengadilan ini sesuai azas yang berlaku dan keadilan bisa ditegakkan di tengah suasana masyarakat memberi tanggapan kritis terhadap putusan pengadilan. Karena PDK sebenarnya memenuhi syarat mengikuti Pemilu 2014,\" ujarnya.

Sebagaimana diketahui, PDK merupakan satu dari 24 parpol yang dinyatakan KPU tidak memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu 2014. Atas putusan KPU yang tertuang dalam SK No.5 tahun 2013, partai ini kemudian mengajukan permohonan ke Badan Pengawas Pemilu.

Namun permohonann mereka ditolak. Hingga PDK akhirnya mengajukan gugatan ke PT TUN sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2013. Sidang lanjutan antara PDK dengan KPU rencananya akan digelar di tempat yang sama,  Rabu (20/2).(gir/jpnn)

Sumber: