Pembangunan Harus Pro Rakyat

BENTENG, Bengkulu Ekspress - Bupati Bengkulu Tengah (Benteng), Dr H Ferry Ramli SH MH menegaskan bahwa penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2021 dilakukan sesuai dengan aturan.

Penetapan skala prioritas pembangunan harus mempertimbangkan usulan yang disampaikan oleh masyarakat. Sehingga, kegiatan atau pembangunan yang dilakukan Organisasi Pemerintah daerah (OPD) bisa bermanfaat dan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

\"Pembangunan harus pro rakyat. Sebab itulah, penetapan RKPD harus memperhatikan usulan dari tingkat bawah.Pemda Benteng harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,\" tegas Bupati saat memberikan sambutan di forum konsultasi publik penyusunan RKPD tahun 2021, selasa (10/3).

Di sisi lain, Bupati mengharapkan masyarakat bisa memahami kondisi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Benteng yang tidak terlalu besar. Dengan anggaran yang terbatas, lanjut Bupati, seluruh usulan tentunya tak bisa diakomodir secara sekaligus.

\"Dengan kondisi APBD yang terbatas, saya harap seluruh Kepala OPD bisa memanfaatkan anggaran secara optimal. Selain itu, jangan hanya berdiam diri dan menunggu.

Berupayalah untuk mendapatkan suntikan dana dari Pemerintah Pusat yang sinergi dengan rencana pembangunan di Kabupaten Benteng,\" tandas Bupati.

Pantauan BE, forum konsultasi publik penyusunan RPMD 2021 dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati (Wabup) Benteng, Septi Peryadi STP didampingi Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan pembangunan (Barenlitbang) Kabupaten Benteng, Nirzawan SH MSi.

Hadir diantaranya, seluruh Kepala OPD, instansi vertikal, seluruh Camat, Pemerintahan Desa (Pemdes),organsiasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.

Kabid Perencanaan Barenlitbang Benteng, Hertoni Agus Satria SE menegaskan, forum konsultasi publik penyusunan RKPD tahun 2021 ini merupakan wadah untuk menyamakan persepsi tentang skala prioritas tahun 2021 mendatang.

Salah satu bahannya adalah hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat desa dan Musrenbang tingkat kecamatan beberapa waktu lalu.

Selain itu, juga didapat usulan yang telah ditampung oleh segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Benteng saat masa reses belum lama ini.\"Hasil dari konsultasi publik nantinya akan dibawa ke forum OPD. Melalui kesempatan itu, semua usulan akan dipilah untuk dianggarkan di OPD teknis. Nantinya, semua usulan akan dikemas atau direkap dalam Musrenbang tingkat kabupaten. Realisasi usulan tergantung kekuatan anggaran tahun depan,\" terang Toni.(135)

Sumber: