Kinerja APBN Terus Membaik

 

BENGKULU, bengkuluekspress.com - Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu bersama media cetak dan online mengadakan Press Release Evaluasi Kinerja APBN 2019, di Aula Raflesia Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Selasa (28/1). Kegiatan ini dihadiri Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu Ismed Saputra serta para kepala kantor dan kepala seksi di lingkungan Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu.

Kegiatan ini dalam rangka menyebarluaskan informasi tentang capaian kinerja Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu serta memperkenalkan unit-unit struktural di bawah Kementerian Keuangan kepada masyarakat agar stigma baik masyarakat terhadap Kementerian Keuangan tetap terjaga.

\"Pelaksanaan Press Release Evaluasi Kinerja APBN 2019 ini dilakukan dengan menghadirkan berbagai insan media, baik elektronik maupun cetak dalam rangka mensosialisasikan pengelolaan APBN yang transparan bagi seluruh stakeholders yang ada di Provinsi Bengkulu dan mengharapkan adanya masukan dari seluruh elemen masyarakat untuk nantinya diteruskan kepada pimpinan pusat khususnya Kementerian Keuangan. Selain itu, diharapkan agar pengelolaan APBN menjadi tanggung jawab bersama,\" ucap Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Ismed Saputra.

Ia menjelaskan, capaian kinerja dari APBN 2019 dibandingkan dengan tahun sebelumnya secara presentase cuma beda satu angka saja 86 persen dan 87 persen, akan tetapi secara alokasi lebih besar tahun ini dari pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, dari target sebesar Rp 2,58 triliun, sampai akhir tahun 2019 telah direalisasikan pendapatan sebesar Rp 2,22 triliun atau sekitar 86%.

Sementara disisi pengeluaran dari pagu Rp 7,06 triliun sampai akhir tahun 2019 telah terealisasi sebesar Rp 6,79 triliun atau 96%. Untuk Dak Fisik dan Dana Desa, Pagu Dak Fisik 2019 sebesar 1,227 Triliun naik meningkat 61,56 % dari tahun 2018 yang sebesar 759,65 Miliar. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2019 sebesar 1.140,11 Miliar atau 92,90 turun secara presentase apabila dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 94,26 %.

Turunnya persentase realisasi disebabkan pagu DAK Fisik sekaligus campuran naik signifikan pada 2019 mencapai Rp 190 miliar, sementara 2018 hanya Rp 4,52 miliar terdapat 2 bidang yang tidak salur yaitu DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dan DAK Reguler Bidang Air Minum Kabupaten Mukomuko. Begitu juga pada tahun 2018 juga 2 bidang tidak salur. Untuk dana desa, pagu DD 2019 Rp 1.079,42 miliar meningkat 14,06% dibandingkan tahun sebelumnya. \"Pada akhir Tahun 2019 realisasi penyaluran dari RKUN ke RKUN sebesar 99,88% lebih tinggi dari 2018 yang mencapai 99,52% dari pagu karena ada beberapa desa yang tidak salur,\" jelasnya.

Untuk dana desa sudah salurkan semua 98 % sedangkan 2% nya biasanya hanya permasalahan hukum. untuk tahun ini 2020 ada perubahan skema. Untuk dana desa tahapannya ada tiga, tetapi untuk desa yang berprestasi 2 tahap saja, ada bedanya jika dulu 3 tahap 20%, 40% dan 40%. Sekarang dibalik 40%, 40%, 20%. Untuk desa yang berprestasi ada rekomendasi menjadi 2 tahap saja 40% dan 60%.

\"Secara umum 3 tahapan, maunya presiden Januari 2020 ini sudah tersalurkan akan tetapi untuk di Provinsi Bengkulu masih dalam proses perdes APBD-nya dan persyaratan lainnya. Mudah-mudahan di awal Februari minggu pertama sudah bisa tersalurkan,\" papar Ismed Saputra. Untuk penyaluran kredit usaha rakyat dan pembiayaan ultra mikro, jumlah pelaku usaha yang dibiayai naik 2.042 pelaku usaha. Jumlah debitur di setiap daerah rata-rata naik, kecuali Kota Bengkulu (-201), Bengkulu Selatan (-358), Kaur (-44) dan Provinsi Bengkulu (-25). Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 Pembiayaan Ultra Mikro menunjukkan kinerja yang positif.

Jumlah penerima manfaat meningkat dari 40 menjadi 129 pelaku usaha, dan jumlah pembiayaan meningkat dari Rp 252,20 juta menjadi Rp 767,00 miliar. Sedangkan pada 2019 penyaluran pembiayaan Ultra Mikro mengalami perlambatan dimana sampai dengan akhir Tahun 2019 hanya mampu menambah 41 orang nasabah dengan jumlah kredit hanya Rp 254,20 juta.

Kontribusi penerimaan perpajakan terus dioptimalkan dan dilakukannya peningkatan belanja negara yang lebih berkualitas (spending better). Lima fokus belanja Pemerintah Pusat tahun 2020 yaitu SDM yang berkualitas, penguatan program perlindungan sosial, akselarasi pembangunan infrastruktur, birokrasi yang efisien, melayani, dan bebas korupsi, dan antisipasi ketidakpastian. (cik8)

Sumber: