Dewan Temukan CCTV Banyak Rusak

BENGKULU, bengkuluekspress.com - Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Dinas Komunikasi Informatika (Kominfo) dan Persandian Kota Bengkulu, Senin (20/1). Dalam sidak ini, dewan menemukan gedung dan sejumlah CCTV yang dalam keadaan rusak atau mati.

\"Sebenarnya ini bukan sidak, tetapi bersilaturahmi saja ke salah satu mitra kerja kita yakni Dinas Kominfo dan Persandian Kota Bengkulu untuk mempererat hubungan kerja kita dalam membangun Kota Bengkulu lebih baik lagi,\" kata Ketua Komisi I, Tengku Zulkarnain.

Namun, Tengku pun menyayangkan dengan banyak menemukan sarana dan prasaran yang dimiliki Kominfosan dalam kondisi yang cukup memprihatinkan, bahkan ada sejumlah CCTV milik Pemerintah Kota yang dalam keadaan mati. \"Ini sangat disayangkan karena program Pak Wali Kota Bengkulu salah satunya memperbanyak CCTV di dalam Kota Bengkulu, tetapi setelah kita lihat banyak yang mati dan tidak berfungsi,\" jelasnya.

Oleh sebab itu, Tengku pun meminta kepada Dinas Kominfosan untuk menyampaikan keluhannya agar bisa segera dianggarkan dalam APBD Perubahan nanti. \"Jika kita tidak berkunjung seperti sekarang ini, kita tidak akan mengetahui apa saja permasalahan yang sedang dihadapi OPD-OPD. Ini akan terus kita lakukan karena sudah menjadi agenda kita demi kemajuan Kota Bengkulu dan mewujudkan Program Walikota dan Wakil Walikota,\" tuturnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Bengkulu, Eko Agusrianto mengaku akan segera melakukan evaluasi terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki dan melaporkannya ke pihak legislatif guna mendapatkan support. \"Kita sangat berterima kasih atas masukan dan saran yang diberikan anggota dewan dan dalam waktu dekat akan segera kita lakukan rapat internal terkait hasil pertemuan dengan Komisi I ini,\" tutupnya.

Untuk diketahui, sidak yang sering dilakukan para anggota dewan ini merupakan langkah untuk memperkuat bersilaturahmi dengan semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang merupakan mitra kerjanya, dengan harapan semua kendala yang dihadapi OPD dapat diketahui legislatif dan bisa ditindak lanjuti kedepannya agar tidak menyulitkan, terutama bagi OPD tersebut. (529)

Sumber: