Gubernur Lantik Direksi PD Bimex

BENGKULU, bengkuluekspress.com – Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah melantik tiga kader Partai Golkar Provinsi Bengkulu dan satu mantan kepala dinas menduduki posisi strategis di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah (PD) Bimex Bengkulu. Mereka adalah Frentindo ST dilantik menjadi Direktur Utama PD Bimex menggantikan Budi Darmansyah yang juga kader Partai Golkar. Kemudian Hendiro Efriawan yang juga kader Partai Golkar sebagai Direktur Umum dan Keuangan.

Lalu, kader Golkar selanjutnya H Elfi Hamidi Marah Sudin yang juga mantan Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bengkulu ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawasa PD Bimex dan Hj Bismalinda MSi mantan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Provinsi Bengkulu yang mengakhir masa jabatan tahun 2013 itu dilantik menjadi Anggota Dewan Pengawas PD Bimex Bengkulu.

“Selamat kepada saudara yang telah dilantik,” terang Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah usai melantik petinggi PD Bimex di ruang Rafflesia Kantor Gubernur, kemarin (17/12).

Ditegaskan Gubernur, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu ini memiliki tiga BUMD, yaitu Bank Bengkulu, PD Bimex dan PT Bengkulu Mandiri (BM). Kondisi saat ini, hanya Bengkulu Bengkulu (BB) yang telah berjalan secara signifikan. PD Bimex yang telah dipegang oleh orang-orang baru itu, bisa membangun daerah dengan memaksimalkan di sektor dunia usaha. “PD Bimex harus bisa bekerja menggunakan kewenangan dan otoritasnya dalam membangun dunia usaha, tanpa mematikan usaha lain,” tegasnya.

Untuk membuat PD Bimex berkembang dan tidak berjalan di tempat seperti sebelumnya, memang dibutuhkan gebrakan besar. PD Bimex jangan berpikir tidak memiliki modal. Namun harus berpikir bisa memanfaatkan potensi yang ada di Bengkulu sebagai modal usaha. Banyak sektor yang bisa dikerjasamakan oleh PD Bimex kepada pemerintah. Seperti mencetak spanduk, baliho, pengadaan alat tulis kantor (ATK) yang ada di OPD Pemprov. “Yang seperti ini kan tidak perlu modal. Cukup buat kerjasama, kerjakan. Uangnya ada dari pemerintah, tinggal tunjukkan kualitas yang bagus daripada yang lain. Jadi tidak perlu berpikir modal,” beber Rohidin.

Kemudian banyak aset yang bisa dikerjasamakan. Seperti Gedung Balai Buntar, Taman Budaya, Lapangan Merdeka dan aset lainnya. Lalu pengadaan pakaian seragam untuk PNS dan non PNS pemprov. Kerjasama dengan pihak pertambangan, BUMN yang ada di Provinsi Bengkulu juga bisa dilakukan. “Boleh pemerintah kasih modal, tapi untuk operasional, gaji pegawai, ATK dan lainnya yang bersifat rutin. Soal bisnis tidak harus pakai modal, cukup jalan kerjasama,” papar Rohidin.

Tidak diberikan modal untuk PD Bimex, menurut Rohidin, jangan sampai seperti PT BM yang juga pernah diberikan modal, namun berkasus hukum sampai Rp 60 miliar. Bahkan permasalahaan hukum itu sampai saat ini belum tuntas. “Kalau belum apa-apa kasih modal, tidak ada jaminan,” ungkapnya. Target pendapatan asli daerah (PAD) PD Bimex yang hanya Rp 15 juta pertahun, menurut Gubernur, itu menjadi pelajaran sebelumnya. Tidak diberikan target PAD saja, tidak berjalan maksimal. Untuk itu, PD Bimex saat ini juga tidak diberikan terget, namun harus memberikan kontribusi lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.

Sebab, otoritas PD Bimex juga akan diubah menjadi Perusahaan Terbatas (PT) Bimex Bengkulu. “Silakan kembangkan dengan kewenangan dan otoritasnya,” ujarnya. Sementara itu, Direktur Utama PD Bimex Bengkulu yang baru dilantik, Frentindo ST mengatakan, apa yang menjadi petujuk gubernur untuk menggembangkan PD Bimex akan mulai dijajaki. Sebab, apa yang menjadi arahan gubernur, menjadi visi misi bersama ketika mengikuti tahapan seleksi menjadi direksi PD Bimex. “Walaupun tidak target PAD, tapi tahun pertama kami akan siapkan untuk peningkatan PAD, dengan usaha yang bakal kita kembangkan,” terang Frentindo.

Apalagi PD Bimex juga akan berubah menjadi PT mulai tahun depan, tentu akan memiliki otoritas besar dalam menjajaki usaha baru. Bahkan, PAD yang hanya tertulis Rp 15 juta, menurut Frentindo angka Rp 15 juta itu bukan PAD dari sebuah perusahaan. Apalagi Frentindo yang mengklaim murni dari swasta dan pengusaha itu, tidak perlu diragukan lagi untuk memberikan kontribusi besar pada daerah. “Kalau Rp 15 juta itu tidak usah diomongi lagi. Tidak layak PAD segitu untuk sebuah perusahan. Banyak potensi daerah yang bisa kita kembangkan. Berikan kita waktu untuk memulainya,” paparnya.

Terkait kader Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Frentindo yang juga ditunjuk sebagai Ketua Penjaringan Balon Gubernur dan Wakil Gubernur Partai Golkar Provinsi Bengkulu mengatakan, dirinya bukan sebagai pengurus Partai Golkar. Namun dirinya memang kader Partai Golkar Provinsi Bengkulu. “Kalau pengurus parpol saya tidak. Tapi saya tercatat sebagai kader parpol,” tutup Frentindo. (151)

Sumber: