Data Warga Miskin Tak Terintegrasi

Kemiskinan Bengkulu di Atas Nasional

BENGKULU, bengkuluekspress.com - Pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan menjadi program prioritas utama Pemerintah Provinsi Bengkulu pada 2016-2021. Bahkan di bawah kepemimpinan Gubernur Bengkulu Dr H Rohidin Mersyah angka penduduk miskin terus mengalami penurunan dari 17,32% pada Maret 2019 menjadi 15,23 % pada Maret 2019. Meski begitu, angka kemiskinan Bengkulu masih tinggi jika dibandingkan angka nasional yang tercatat sebesar 9,41%.

Masih tingginya angka kemiskinan di Bengkulu disebabkan tidak terintegrasinya data penduduk miskin. Penjabat Sekda Bengkulu, Drs Hamka Sabri MSi mengatakan, banyak sekali program pengentasan kemiskinan yang sudah dibuat pemerintah dan ada hampir di seluruh OPD, namun angka kemiskinan di provinsi Bengkulu masih tinggi. Berdasarkan hal tersebut, dibentuklah Dewan Riset Daerah guna mengkaji penyebab tingginya angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu tersebut.

\"Dewan Riset dibentuk untuk melakukan kajian terhadap permasalahan dan isu yang ada, dan kali ini melakukan kajian mengenai tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu” ujar Hamka Sabri usai membuka kegiatan Diseminasi Hasil Kajian Kemiskinan Daerah di Hotel Madeline, Rabu (4/12).

Ia mengaku, hasil kajian ini akan dijadikan salah satu kebijakan gubernur untuk menurunkan angka kemiskinan. Dengan begitu, diharapkan angka kemiskinan akan semakin menurun. \"Hasil kajian yang dilakukan Dewan Riset Daerah ini nantinya akan disampaikan ke gubernur untuk dibuat kebijakan bagaimana menurunkan angka kemiskinan daerah,\" tutupnya. Sementara itu, Ketua Dewan Riset Daerah (DRD), Panji Suminar mengatakan, dari kajian yang dilakukan, permasalahan utama yang ditemukan hampir di semua kabupaten adalah kurang terintegrasinya data kemiskinan.

Untuk itu, menurutnya diperlukan data yang terintegrasi tentang kemiskinan by name by addres sehingga bisa menemukan sasaran yang tepat. \"Programnya hebat-hebat, tapi target grupnya yang tidak tepat. Misalnya, pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin ternyata pesertanya banyak bukan dari keluarga miskin\" ujar Panji.

Oleh karena itu, DRD Provinsi Bengkulu memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengakui data kemiskinan hanya pada satu sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). Akan tetapi setiap OPD atau pemda juga harus punya data pembanding sebagai dasar kebijakan sehingga sasarannya tidak melenceng. \"Selain itu, updating data kemiskinan juga harus terus dilakukan,\" ungkap Panji.

Disebut Panji, ada 4 kabupaten yang berkontribusi kepada keseluruhan tingkat kemiskinan provinsi, yaitu Kabupaten Kaur, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kota Bengkulu. Tingginya kemiskinan di Kota Bengkulu menurutnya karena akses terhadap lahan untuk pemenuhan kebutuhan dasar tidak ada. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan keberdayaan keluarga miskin, perbaikan akses pendidikan dan pelatihan keluarga miskin serta bantuan peluang usaha berupa bantuan modal usaha mikro.

Hal tersebut diharapkan meningkatkan pendapatan, kemudian bisa memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan dan non pangan. \"Ketika pemunuhan kebutuhan dasar meningkat ketika disurvey mereka telah keluar dari garis kemiskinan\" tutup Panji. Diseminasi hasil kajian kemiskinan daerah Provinsi Bengkulu ini diikuti 100 orang peserta dari Bappeda Provinsi, Kabupaten/Kota, OPD teknis, anggota Dewan Riset Daerah dan perwakilan perguruan tinggi.(999)

Sumber: