Pinjaman Daerah Tutupi Defisit

KEPAHIANG, bengkuluekspress.com - Target Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang tahun 2020 sebesar Rp 799, 28 miliar. Rinciannya dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 44.26 miliar, dana perimbangan Rp 614.06 miliar serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp140.95 miliar.

Dengan jumlah APBD itu, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepahiang bersama DPRD Kepahiang menargetkan postur belanja daerah Rp 871 miliar dengan belanja tidak langsung sebesar Rp.469.75 miliar serta belanja langsung sebesar Rp401.28 miliar. Eksekutif dan legislatif Kabupaten Kepahiang berhasil menurunkan difisit setelah menggelar rapat secara meraton antara Banggar dan TAPD.

\"Pembiayaan daerah sebesar Rp 71.758.593.400, yang terdiri dari Silpa sebesar Rp 20.000.000.000 dan penerimaan pinjaman daerah Rp 51.758.593.400 hingga surplus dalam APBD TA 2020 Rp 0 atau nihil,\" ungkap Juru Bicara Banggar DPRD, Hendri AMd.

Menurutnya, gabungan antara pembiayaan daerah, ditambah silpa APBD dan pinjaman daerah membuat kekurangan anggaran dapat ditutupi. Sehingga pengesahan APBD tahun 2020 dapat berlangsung lebih cepat dari jadwal, yakni Selasa (26/11) yang sebelumnya ditarget 30 November 2019 sesuai dengan deadline pengesahan anggaran.

Dalam catatan, saran, dan masukan fraksi salah satunya meminta Bupati Kepahiang melalui OPD harus dapat benar-benar melaksanakan rencana program/kegiatan dengan tetap mengacu dan mentaati terutama ketentuan-ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian fraksi DPRD yang terdiri dari Fraksi Nasdem,Golkar GPPI,Fraksi PKB dan Fraksi Demokrat Hati Nurani meminta Bupati Kepahiang berupaya untuk menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan program/kegiatan dalam rangka mendapatkan tambahan alokasi dana transfer yang memadai untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepahiang. Selain itu, fraksi-fraksi DPRD juga meminta minta eksekutif untuk mengintensifkan sumber-sumber PAD yang memungkinkan untuk menjadi sumber PAD.

Ketua DPRD Kepahiang, Windra dalam sidang paripurna pengesahan dan penandatanganan persetujuan bersama APBD Kabupaten Kepahiang 2020 meminta, OPD-OPD untuk serius dalam pelaksanaan program dan kegiatan mengingat Kabupaten Kepahiang tercepat dalam pengesahan APBD 2020 di Provinsi Bengkulu ini diharapkan dapat meningkatkan dana transfer daerah dari pemerintah pusat tentunya dengan mempertahankan Opini WTP dari BPK RI serta koordinasi yang baik antara Pemkab Kepahiang, pihak kementerian dan lembaga pada pemerintah pusat. \"APBD yang sudah diketok harus sampai pada titik-titik sasaran program dan kegiatan, kita minta semua untuk mengawasi bersama-sama supaya transparansi dan akuntabilitas itu bisa terwujud dengan anggaran tersebut,\" kata Windra. (320)

Sumber: