KUCURAN APBN RP 15,62 TRILIUN

Belanjakan Lebih Cepat, Demi Menstimulus Ekonomi

BENGKULU, bengkuluekspress.com - Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Provinsi Bengkulu pada 2020 mendatang mencapai Rp 15,62 triliun atau meningkat dibandingkan 2019 sebesar Rp 15,1 triliun. Alokasi APBN tersebut tercantum didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dana Transfer ke Daerah serta Dana Desa Bengkulu 2020 (lihat grafis).

Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Ismed Saputra mengatakan, pada 2020 mendatang, dana APBN yang mengalir ke Provinsi/kabupaten/kota di Bengkulu direncanakan sebesar Rp 15,62 triliun. Dana tersebut terdiri dari Dana Transfer dan Dana Desa sebesar Rp 10,99 triliun dan Dana yang melalui Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi Bengkulu sebesar Rp 4,63 triliun.

\"Kita harapkan dana tersebut nantinya dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi,\" kata Ismed, kemarin (26/11).

Hal ini dilakukan karena perekonomian nasional ke depan, masih dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah. Tantangan tersebut berupa, perlambatan perekonomian dunia, lemahnya perdagangan, perang dagang dan tensi geopolitik, serta perlambatan ekonomi di banyak negara dunia.

Oleh karena itu, Pemerintah memiliki target yang optimis di tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi mendekati 5,3 persen, tingkat kemiskinan berkisar 8,5 hingga 9 persen, tingkat ketimpangan menjadi 0,375-0,380, serta tingkat pengangguran menuju 4,8-5 persen. \"Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah menempuh 3 strategi fiskal makro yaitu mobilisasi pendapatan pajak dan PNBP, untuk pelebaran ruang tiskat dengan tetap, memberikan insentif, untuk menarik investasi dan mendorong daya saing.

Kebijakan spending better untuk efisiensi belanja, dan meningkatkan belanja modal pembentuk aset. Dan mengembangkan pembiayaan yang kreatif serta mitigasi risiko untuk mengendalikan utang,\" tuturnya. Selain itu, Ia juga menyoroti soal belum optimalnya penyerapan anggaran 2019 didaerah. Pasalnya hingga November 2019 serapan anggaran di Provinsi Bengkulu masih sebesar 68 persen. Ia berharap, instansi pemerintah daerah yang menjadi bagian pengelola APBN dapat memperbaiki penyerapan anggaran di penghujung tahun 2019 ini. \"Kami punya keinginan untuk memperbaiki pola penyerapan anggaran, apalagi ini tinggal menunggu 1 bulan lagi,\" kata Ismed.

Meski begitu, Ia optimis serapan anggaran di Bengkulu pada 2019 ini bisa tercapai sesuai target nasional sebesar 90 persen. Namun, Ia berharap pada anggaran 2020 mendatang, Pemerintah dapat memperbaiki penyusunan rencana anggaran menjadi lebih detail. Sehingga setelah menerima DIPA, kuasa pengguna anggaran dapat segera menjabarkan rencana kerja dengan tenggat waktu yang jelas. \"Misalnya untuk alokasi pembangunan gedung, dari sekarang harus sudah membuat perencanaan tahapan pembangunan gedung secara detail. Sehingga itu menjadi panduan pokok penyerapan anggaran pada 2020 mendatang,\" tutupnya.

Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah, saat menyerahkan DIPA mengatakan agar anggaran segera direalisasikan lebih cepat. \"Pesan Pak Presiden saat penyerahan DIPA di Istana, pastikan betul, belanja itu bisa segara direalisasikan dengan proses lelang secepatnya,\" kata Rohidin, usai menyerahkan DIPA kepada pemerintah daerah dan instansi vertikal di Gedung Serbaguna (SGS) Pemprov Bengkulu, kemarin (26/11).

Dikatakannya, selain cepat proses lelang dilakukan, arahan dari presiden juga bukan hanya orientasi serapan anggaran yang besar. Namun lebih menekankan kepada pembangunan yang menciptakan hasil maksimal. Kalau memang tidak ada hasil yang berdampak, maka tidak perlu dilakukan. Walaupun ujungnya nanti akan berdampak pada serapan anggaran yang rendah. \"Kalau memang pasti tidak berhasil atau tidak akan optimalnya, juga tidak perlu dipaksakan. Tunda saja, bukan berarti mengedepankan serapan yang tinggi,\" tuturnya.

Proses lelang, menurut Rohidin harus benar-benar terbuka. Agar bisa mendapatkan pemenang lelang yang betul-betul berkualitas. Kalau diyakini pendaftar tidak layak atau tidak mampu mengerjakan, tidak perlu harus dimenangkan. \"Kalau tidak layak atau tidak akan mampu mengerjakan pekerjaan itu enggak usah dipaksakan (kita batalkan atau tunda),\" tambah Rohidin.

Rohidin mencontohkan seperti pembangun-pembangunan yang dilakukan saat ini, sudah sangat maksimal pembangunannya. Biarpun harus beberapa kali gagal lelang, tidak menjadi persoalan. Asalkan mendapatkan pemenang yang benar-benar siap. Siap sumber daya manusia (SDM) maupun siap alat-alatnya. \"Bisa dilihat beberapa pembangunan, seperti Rumah Sakit. Walaupun beberapa kali gagal lelang, tapi bagus hasilnya,\" beber Rohidin.

Pemkot Tak Ambil DIPA

Sementara itu, dari pembagian DIPA tahun 2020, dari 10 kabupaten/kota, hanya Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu yang tidak mengambil DIPA yang dibagikan oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Walupun dalam pembagiannya sempat dipertanyakan pejabat pemkot. Baik itu walikota, wakil walikota, sekda maupun pejabat kota lainnya yang mewakili.

\"Iya tidak hadir walikota dan wawalinya kemana?, sekdanya juga tidak hadir. Kalau di istana keras, kalau tidak gubernur yang mengambil tidak diserahkan DIPA itu,\" terang Rohidin.

Meski tidak hadir, Rohidin mengatakan, tetap akan menyerahkan DIPA tersebut ke Pemkot. Sebab, DIPA itu memang punya pemkot yang harus direalisasikan untuk pembangunan di Kota Bengkulu. \"Ya nanti lah,\" tambahnya. Tidak hanya walikota dan wawali yang tidak hadir, tapi beberapa Bupati juga tidak hadir.

Semua diwakilkan oleh pejabat daerahnya. Yang hadir hanya Bupati Bengkulu Tengah Ferry Ramli, Bupati Lebong Rosjonsyah, Bupati Bengkulu Utara Mian, Bupati Seluma Bundra Jaya dan Wakil Bupati Rejang Lebong Iqbal Bastari. Sementara Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Selatan dan Kepahiang wakilkan oleh Sekda Kabupaten. \"Kalau yang diwakilkan tidak masalah, tetap dibagikan,\" pungkas Rohidin. (151/999)

Sumber: