Perwakilan P Adesi Siap Maju Pilkada

KOTA MANNA, Bengkulu Ekspress – Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 di Bengkulu Selatan (BS), sepertinya banyak diikuti calon kepala daerah (cakada). Para Cakada tersebut tidak hanya maju melalui jalur partai politik (parpol), namun juga lewat jalur perorangan. Seperti perwakilan dari Perkumpulan Asosiasi Perangkat Daerah Seluruh Indonesia ( P Apdesi) BS.

Ketua P Apdesi kabupaten BS Ramses Tomi Irawan mengakui dari perwakilan P Apdesi ada yang maju pilkada BS 2020 mendatang.“Insya Allah dari perwakilan P Apdesi akan ada yang maju pilkada,” katanya.

Rames Tomi memastikan, perwakilan P Apdesi nanti maju pilkada BS tidak melalui jalur parpol. Dirinya memastikan lewat jalur perorangan. Siap memenuhi syarat jumlah dukungan yang ditetapkan komisi Pemilihan Umum (KPU) BS.“Syarat jumlah dukungan yang ditetapkan sebanyak 11.578 orang siap kami penuhi,” ujarnya.

Ketua P Apdesi Ulu Manna Subarto menambahkan, untuk perwakilan P Apdesi yang akan maju pilkada masih diharasiakan. Hanya saja, dirinya memastikan saat ini P Apdesi BS sudah mulai mengumpulkan fotokopi KTP dari warga BS. Dirinya optimis jumlah dukungan yang disyaratkan KPU BS dapat terpenuhi.

“Untuk dukungan tidak sulit kami memenuhinya, sebab P Apdesi BS ini anggotanya para kades dan para mantan kades,” imbuhnya.

Dirinya menambahkan, saat ini P Apdesi masing-masing kecamatan di BS sudah mulai bergeriliya mengumpulkan dukungan fotokopi KTP yang harus dipenuhi. Sehingga sebelum persyaratan tersebut diserahkan ke KPU BS, jumlah fotokopi KTP yang diminta sudah terpenuhi.“Jangankan hanya 11.578 lembar dukungan, insya allah 15 ribu dukungan siap kami penuhi,” tandas Subarto.

Ancam Boikot Pilkada

Disisi lain, sepertinya Perkumpulan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (P Apdesi) Bengkulu Selatan (BS), tetap ngotot agar pemilihan kepala desa (pilkades) dapat digelar tahun ini.

Bahkan mereka mengancam akan memboikot Pemilihan kepala daerah (pilkada) BS, jika pilkades tidak digelar tahun ini.“Jika Pilkades tidak digelar tahun ini, kami siap memboikot Pilkada 2020 nanti,” kata Wayan, mantan Kepala Desa Serang Bulan, Pino Raya saat hearing bersama komisi 1 DPRD BS di ruang rapat DPRD BS, Senin (11/11).

Wayan menilai, ditundanya Pilkades 2019 oleh Pemda BS diduga karena adanya kepentingan Politik. Pada desa yang masa jabatan kadesnya sudah berakhir, pemda BS menempatkan pelaksana tugas (Plt) kades dari aparatur sipil negara (ASN).“Saya melihat adanya penundaan Pilkades ini syarat akan kepentingan politik,” ujarnya.

Dirinya berharap, Pemda BS dapat menggelar pilkades serentak tahun ini. Dikatakannya hingga tahun ini ada 51 desa yang masa jabatan kadesnya berakhir. Sedangkan tahun 2020 nanti ada 23 desa lagi. Sehingga totalnya ada 74 desa yang akan dijabat Plt.

Sedangkan saat ini pemda BS sudah menganggarkan dana pada APBD BS 2019 sebesar Rp 440 juta.“Dengan dana itu, cukup untuk pilkades 51 desa yang masa jabatan kadesnya habis tahun ini,” bebernya.

Ketua P Apdesi BS,Ramses Tomi Irawan menambahkan, adanya keinginan memboikot pilkada dari anggota P Apdesi tersebut merupakan nada kekecewaan terhadap pemda BS yang tidak peduli terhadap pemerintahan di desa.Bahkan dirinya menilai pemda BS lebih mementingkan pilkada BS daripada Pilkades. Sebab, dana Pilkada dianggarkan hingga Rp 32,8 Miliar baik untuk KPU, Bawaslu dan dana pengamanan.

Sedangkan dana Pilkades tidak mampu dianggarkan.“Kalau Pilkades ditunda pelaksanaanya, sebaiknya Pemilihan Bupati BS juga ditunda, kan bisa Bupati dijabat Plt,” imbuhnya.Untuk itu, dirinya meminta DPRD BS dapat memperjuangkan agar pilkades bisa digelar tahun ini. Pasalnya, sambung Ramses saat ini sudah ada beberapa desa yang dijabat plt selama hampir dua tahun.

Sedangkan, Plt kades tersebut sebagian besar bukan orang dari desa tersebut, melainkan dari desa lain.“Kalau memang Pemda BS tetap tidak menyetujui Pilkades digelar tahun ini, kemungkinan nanti kami P Apdesi melakukan tindakan dan upaya lain,” tutupnya tanpa mau menjelaskan upaya apa yang akan dilakukan.

Pimpinan rapat, Dahun Rosyadi mengatakan, dari hasil kunjungan kerja pihaknya ke kementerian dalam negeri beberapa waktu lalu tidak ada instruksi tegas dari Kemendagri apakah pilkades tidak bisa digelar atau digelar tahun ini karena keterbatasan anggaran.

Hanya saja,dari pertemuan tersebut sepertinya pelaksanaan pilkada merupakan keputusan Bupati.“ Pada intinya apakah pilkades digelar tahun ini atau ditunda tahun depan itu kewenangan bupati,” ujarnya.

Oleh karena itu, dengan adanya ancaman dari P Apdesi yang akan memboikot Pilkada jika Pilkades tidak digelar tahun ini, dirinya mengaku menyampaikannya ke Bupati BS, meminta Bupati untuk menyetujui dilaksanakannya Pilkades tahun ini.

“Kami mendukung agar Pilkades digelar tahun ini, namun kewenangannya ada pada Bupati, Jadi secepatnya kami akan bertemu dengan Bupati, paling lambat 10 hari ke depan sudah ada kepastiannya,”demikian Dahun diamini anggota Komisi 1 lainnya Kumrin. (369)

Sumber: