Rekomendasi BPKP Wajib Ditindaklanjuti

BENGKULU, Bengkulu Ekspress– Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyerahkan hasil pengawasan semester pertama atas kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, Gumbira Budi Purnama mengatakan, ada tiga rekomendasi yang diberikan, yaitu rekomendasi tata kelolah, managemen resiko dan pengendalian.

“Rekomendasi itu tentu harus ditindaklanjuti,” terang Gumbira kepada BE, usai menyerahkan hasil pengawasan sementar I di Kantor Gubernur Bengkulu, kemarin (16/9).

Dijelaskannya, rekomendasi yang tidak perlu ditindaklanjuti itu ketika ada perubahaan atuaran. Jika aturannya masih tetap sama, maka harus dilakukan. Seperti contoh, rekomendasi pengendalian, BPKP telah memberikan alternatif upaya pemprov untuk melakukan pengendalian sistem pemerintah. Karena jika tidak dikendalikan sistemnya, maka bisa saja ada aturan pemerintah yang bakal dilanggar. “Tentu, agar sistem pengendaliannya menjadi lebih baik,” tambahnya.

Peran BPKP, lanjut Gumbira ialah memberikan penekanan kepada pemerintah daerah, agar bisa menjamin kualitas pemerintah. Termasuk melakukan pembinaan kepada pemerintah. Baik itu disektor managemen keuangan maupun pembangunan.

“Yang kita lakukan itu mulai, mulai layanan audit, monitoring, evaluasi, konsulting, pendampingan, bimtek hingga sosialisasi,” papar Gumbari.

Diharapkan dengan hasil pengawasan semester I ini, kinerja pemprov baik itu di OPD dan instansi vertikal bisa berjalan dengan baik. Karena hasil rekomendasi yang diberikan itu tidak hanya untuk pemprov, tapi juga mencakupi instansi vertikal sekalipun. “Tahun lalu dengan tahun ini ya baik lah. Kedepan bisa tambah baik lagi,” tegasnya.

Disisi lain, Gubernur Bengkulu, Dr H Rohidin Mersyah mengatakan, apa yang menjadi rekomendasi BPKP tetap akan ditindaklanjuti. Hal tersebut dilakukan, agar pola kerja pemerintah bisa berjalan dengan baik. “Tentu akan ditindaklanjuti apa yang sudah menjadi rekomendasi,” terang Rohidin.

Dalam kesempatan ini Gubernur juga memberikan piagam penghargaan kepada BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu yang telah berperan serta dalam tata kelola dan pendampingan penyusunan laporan keuangan pemerintah provinsi Bengkulu tahun 2018. Sehingga upaya BPKP dapat mendorong pemprov mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Optimis kita, opini BPK itu bisa tetap dipertahankan,” tutupnya. (151)

Sumber: