Dewan Belum Seragam Dua Kali Paripurna

Calon Pimpinan Dewan Diusulkan

BENGKULU, Bengkulu Ekspress – Sejak dilantik 2 September lalu, Anggota DPRD Provinsi Bengkulu sudah dua kali menggelar sidang paripurna. Sayangnya, dari dua kali sidang paripruna itu, terlihat anggota dewan masih menggunakan pakaian bebas, bukan pakaian dewan sebenarnya.

Mulai dari pakaian batik, kemeja biasa hingga pakain dewan periode lama. Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Yurman Hamedi mengatakan, harusnya dalam sidang paripruna itu dewan menggunakan pakaian resmi. Namun berhubung pakaian itu belum disiapkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi, maka pakaian bebas jadi solusi mengikuti sidang paripurna.

“Kalau sudah siap, pasti lah dipakai,” terang Yurman kepada Bengkulu Ekspress, usai mengikuti sidang paripurna penyampaian calon pimpinan (capin) DPRD Provinsi Bengkulu, kemarin (16/9).

Dijelaskannya, sejauh ini 45 anggota dewan sudah melakukan pengukuran badan. Baik itu untuk baju maupun celana panjang. Ada tiga jenis pakain dewan yang bakal disediakan. Mulai dari satu setel pakaian sipil harian (PSH), satu setel pakaian sipil resmi (PSR) dan satu unit jas. “Tukang jahit mungkin sedikit, jadi lama,”

Sejauh ini, sebelum pakaian resmi itu diberikan, semua anggota dewan tetap akan menggunakan baju dalam sidang paripurna. Termasuk juga kegiatan dewan lainnya. Menurut Yurman, selagi tata tertib (tatib) dewan belum disahkan, bisa saja hal itu dilakukan. Namun ketika tatib nantinya selesai, tidak ada alasan lagi pihak sekretariat DPRD tidak memberikan pakaian tersebut. “Tergantung dari perintah, kalau perintah resmi pakai resmi. Tatib belum punya, jadi kita pakai bebas dulu,” tambah Yurman.Yurman berharap, pihak sekretaris dewan untuk segara mempercepat pembagian pakaian tersebut. “Kita minta percepatlah,” tegasnya.

Disisi lain, Pelaksana Tugas (Plt) Seretaris Dewan (Sekwan) DPRD Provinsi Bengkulu, Syaiful mengatakan, seharusnya memang para anggota dewan itu sudah menggunakan baju resmi. Namun lantaran, belum selesainya proses pejahitan pakaian, maka belum bisa dibagikan. “Masih proses penjahitan, mungkin dalam waktu dekat selesai,” ujar Syaiful.

Untuk anggaran pengadaan pakaian dinas dewan itu, pihak Sekwan telah menganggarakan ratusan juta. Seperti satu setel PSH bisa sampai Rp 1,5 juta, satu setel PSR bisa sampai Rp 1,7 juta. Namun demikian, secara rinci Syaiful masih membantah lupa. “Iya ratusan juga totalnya untuk pengadaan pakaian dinas dewan. Tapi pastinya, saya lupa,” ungkapnya.

Meski demikian, Syiful menargetkan, dalam waktu dekat ini proses pengadaan pakaian dinas dewan itu sudah selesai. Sehingga sebelum tatib disahkan oleh dewan melalui sidang paripurna, pakaian tersebut sudah bisa dibagikan. “Kami minta mengerti dulu mereka (anggota dewan,red). Memang seyogyanya pakaian dinas itu sudah dipakai,” tutur Syiaful.

Calon Pimpinan Dewan Diusulkan

Dari sidang paripurna yang digelar, DPRD Provinsi resmi mengusulkan calon pimpinan (capim) dewan. Untuk Ketua DPRD Provinsi diusulkan nama Ihsan Fajri dari PDI Perjuangan. Kemudian Wakil Ketua (Waka) I diusulkan nama Samsu Amanah dari Partai Golkar, Waka II diusulkan nama Suharto dari Partai Gerindra dan Waka III nama Erna Sari Dewi dari Partai Nasdem. “Nama-nama ini segera kita usulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” terang Pimpinan Sementara II DPRD Provinsi Samsu Amanah.

Dari usulan itu, ada waktu 14 hari Mendagri mengeluarkan surat keputusan (SK) penetapan pimpinan dewan. Setelah SK dikeluarkan, maka proses penetapan dilakukan. Tinggal lagi, pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) dan pengesahakan tatib serta kade etik dewan. “Bulan ini selesai semua. Jadi bisa normal kerja dewan,” tutupnya. (151)

Sumber: