Siswa Jatuh dari Bis Hingga Fasilitas Bis Tak Ada Lagi

Puluhan Wali Murid Datangi Kantor Gubernur Minta Selesaikan Polemik SDN 62

Bengkulu, Bengkuluekspress.com - Polemik SDN 62 masih terjadi. Paska gedung SDN 63 disegel oleh ahli waris pemilik lahan, ratusan siswa SDN 62 dipindahkan kegiatan belajarnya di 2 sekolah lain yang terpisah.

Berkenaan jarak sekolah yang ditumpangi jauh dari SDN 62, Pemerintah Kota Bengkulu menyiapkan bis sekolah khusus untuk antar jemput siswa SDN 62 setiap hari. Ternyata fasilitas bus membawa masalah baru bagi siswa SDN 62.

Mulai dari insiden ada siswa yang terjatuh dari bis dan nyaris masuk ke kolong bis. Hingga bus yang beroperasi yang awalnya 3 unit dikurangi menjadi 2, kemudian tinggal 1 unit saja dan sekarang tidak ada satupun bus yang beroperasi. Membuat wali murid harus mengantar dan menjemput sendiri anak-anak mereka.

Kondisi ini membuat orang tua wali murid SDN 62 geram. Kamis siang (22/8/19), Puluhan orang tua wali murid SDN 62 Kota Bengkulu, mendatangi kantor Gubernur Bengkulu.

Mereka menyampaikan aspirasi mereka di depan kantor Gubernur Bengkulu. Setelah sebelumnya mendatangi kantor Dinad Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan DPRD Kota Bengkulu. Para orang tua wali murid menginginkan kejelasan terkait polemik SDN 62 yang tidak kunjung selesai lantaran SDN 62 disegel ahli waris, karena menang sengketa atas Pemerintah Kota Bengkulu.

\"Meski kegiatan belajar dipindahkan ke beberapa sekolah, bukan berarti telah menyelesaikan masalah tersebut. Kami ingin SDN 62 dan gedungnya kembali, agar anak-anak tidak terganggu proses belajar mengajarnya,\" ujar Salah Seorang Wali Murid, Ujang Saidin ketika dikonfirmasi bengkuluekspress.com usai melakukan diskusi bersama dengan pejabat pemprov, Rabu (22/8).

Tak lama setelah aksi, perwakilan wali murid diterima Asisten lll Setda Provinsi Bengkulu, Gotri, beserta pejabat pemprov lainnya di ruang rapat Rafflesia Kantor Gubernur Bengkulu. Dikarenakan, Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah sedang berada di luar kota.

Dikatakan Ujang, Kami mendukung Pemprov Bengkulu, memberikan dana ke Pemkot untuk membantu menyelesaikan polemik tersebut.

\"Kami ingin gedung SDN 62 itu dibayar bukan dipindahkan,\" tegas Ujang.

Mengingat, lanjut ujang, Pemkot akan membeli lahan dan membangun sekolah yang baru. Sebelum bangunan baru dibuat anak- anak kami ini menumpang belajar di SDN 51 dan SDN 59, yang membuat tidak efektifnya proses pembelajaran yang mereka terima karena sekolahnya pada siang hari hingga sore.

\"Belum lagi, pengawasan dari pemerintah kota kurang maksimal. Ada anak pernah jatuh dari bis sampai nyaris masuk ke kolong bis. Menurut saya itu pemerintah kota itu lalai akan tanggung jawab mereka. Sebelumnya juga disepakati awalnyq ada 3 bis disiapkan untuk mengantar anak-anak sekolah, menurun menjadi 2 bis, menurun lagi jadi 1 bis. Saat ini tidak ada lagi habis. Anak-anak diantar orang tuw masing-masing. Baru satu bulan janji Pemerintah Kota itu sudah tidak berjalan. Apalagi dalam membangun gedung baru untuk SDN 62, \" terangnya.

Ditambahkan Ujang, sementara waktu wali murid menunggu pemprov untuk mengajak duduk bersama dengan pemkot dan wali murid untuk membahas rapat lanjutan penyelesian polemik SDN 62 setelah sebelumnya tidak melibatkan orang tua wali murid.

\"Tiga hari ini anak-anak mogok belajar. Besok anak-anak akan belajar di atas terpal di depan SDN 62, \" tukasnya.

Asisten lll Setda Provinsi Bengkulu, yang memimpin rapat Gotri Suyanto mengatakan, hasil rapat sebelumnya itu kan menjadi pegangan bersama tinggal bagaimana mempercepat proses saja. Dari rapat rapat sebelumnya sudah ada kesimpulan pemerintah kota ada keinginan untuk lokasi, serta gedung baru.

Namun, dalam jangka pendek ini pemerintah tidak ingin anak-anak itu terganggu dalam proses belajar mengajar.

Kedepan diadakan rapat lagi dengan mengundang duduk bersama antara wali murid pemerintah kota kalau perlu juga dari pihak legislatif untuk mencarikan solusi. kan kasihan anak anak proses belajar mengajar nya terganggu.

\"Yang jelas Pemprov tidak tinggal diam, dan tidak ingin persoalan ini berlarut-larut. Untuk masalah bantuan yang dikatakan gubernur bisa saja dianggarkan pada APBDP,\" ujar Gotri. (HBN)

Sumber: