Kinerja Pemkot Belum Maksimal

BENGKULU, Bengkulu Ekspress- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemkot Bengkulu saat ini masih dikategori CC. Kategori yang diberikan oleh KemenPAN RB ini masih tergolong rendah alias belum berkualitas.

Seperti yang disampaikan Wakil Walikota, Dedy Wahyudi SE MM bahwa pemkot diberi waktu 1 bulan agar segera memperbaiki SAKIP yang berkaitan erat dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan program di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

\" Kita membenahi program kegiatan di OPD, dan target kita sebelum satu bulan perbaikan itu sudah kelar,\" kata Dedy, kemarin (14/8).

Perlu diketahui bahwa untuk bisa memperbaiki SAKIP ini maka Kepala daerah dan jajarannya harus mampu mengubah cara pandang, dari sebelumnya bermental menghabiskan anggaran menjadi mental memberi manfaat dari hasil kerja yang dilakukan. Sebab, efisien tidak cukup hanya dengan memotong anggaran saja, tetapi mendorong efektivitas pemanfaatan anggaran oleh seluruh OPD.

Menurut Dedy, penilaian SAKIP ini dilakukan secara menyeluruh, sehingga dibutuhkan kerjasama semua OPD. Oleh sebab itu, ia meminta setiap OPD bekerja sebaik mungkin agar penilaian SAKIP Kota Bengkulu naik dari yang sebelumnya CC menjadi BB.

\" Artinya mulai dari perencanaan itu harus matang betul apa yang akan dilakukan?. Seperti contoh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang berkaitan dengan sampah, taman, dan lainnya maka OPD itu harus membuat program yang tepat, efektif dan efisien,\" papar Dedy.

Dengan penilaian SAKIP Pemkot yang belum dianggap berkualitas ini, maka diharapkan Walikota dan Wakil Walikota bisa lebih serius lagi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil. \" Kita juga mengurangi kegiatan kurang produktif misalkan pelatihan-pelatihan kecil, seminar dan semacamnya. Nah, kalau ini kita bisa fokus insyallah nilai kita bisa BB,\" pungkasnya.

Terpisah, MenPANRB, Syafruddin mengatakan diharapkan seluruh daerah dapat terus meningkatkan nilai SAKIP sebagai sebuah pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien. \"Evaluasi dan penilaian SAKIP ini bukan untuk berkompetisi, melainkan berkolaborasi dan saling membina satu sama lain,\" katanya.

Menurut dia, saat ini bukan saatnya bekerja yang berorientasi pada laporan semata, melainkan bagaimana mampu memberikan kemanfaatan pembangunan dari hulu hingga hilir. \"Yang sudah mendapat nilai BB berhak atas dana insentif daerah, dan dengan SAKIP ini produk pembangunan dapat bergerak lebih cepat sehingga dapat memberikan manfaat pembangunan yang maksimal untuk kesejahteraan rakyat menuju Indonesia maju dan madani,\" kata dia. Salah satu daerah yang berhasil meningkatkan SAKIP-nya yaitu Kota Denpasar. Pada 2018, ibukota Provinsi Bali ini berhasil meningkatkan nilai SAKIP dari B menjadi BB dengan nilai 70,07.(805)

Sumber: