Masuk Bulan Maret

Belum Ada Satupun Paket Selesai Lelang

BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Memasuki bulan Maret ini, dari hasil data Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Provinsi Bengkulu, balum ada satupun paket lelang yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu yang selesai lelang. Terlihat, dari 60 pekat dengan pagu Rp 96,5 miliar yang masuk, 17 pekat pagu Rp 63,1 miliar masuk persiapan lelang. Lalu 43 paket dengan pagu Rp 33,3 miliar lagi masih dalam proses lelang.

Sementara yang selesai lelang dan gagal lelang belum ada satupun terdaftar. Termasuk proyek infrastuktur yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu belum ada satupun yang dikerjakan. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Nopian Andusti SE MT mengatakan, OPD yang belum memasuk program lelang, untuk segara memasukan.

\"Yang ada program pengadaan barang dan jasa untuk segera melaksanakan tahapan itu,\" terang Nopian kepada Bengkulu Ekspress, kemarin (4/3).

Dijelaskannya, proses pengajuan lelang itu harus dilakukan juah-jauh hari. OPD tidak perlu menahan lagi untuk tidak dimasukan di UKPBJ. Jika terlabat untuk melakukan proses lelang, maka bisa saja pekerjaan itu tidak bisa dikerjakan. Kalaupun bisa dikerjakaan, maka proses pembayarannya bisa saja terhambat.  \"Kita harap jauh-jauh hari, bisa dimasukan,\" tambahnya.  Jika dimasukan secara cepat, maka jika ada kesalahaan bisa dilakukan perbaikan. Begitupun dengan proses pekerjaan, jika kurang maka bisa dilakukan penambahaan ketika pembahasan APBD Perubahaan nantinya.

\"Kalau ada waktu itu, bisa dilakukan perbaikan,\" tambahnya.

Nopian menegaskan, proses pengajuan lelang itu dikhususkan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Sebab, di OPD tersebut telah dianggarkan untuk event Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) Se-Sumatera yang digelar di Provinsi Bengkulu.  \"Iut harus cepat, karena mau porwil. Jangan lagi ditunda-tunda,\" terang Nopian.  Sementara itu, Nopian mengatakan, pemprov akan melakukan evaluasi sementer awal realisasi keuangan daerah. Evaluasi itu akan digelar pada awal April mendatang dan paling cepat akhir Maret ini.

\"Kita evaluasi untuk melihat serapan anggaran kita,\" paparnya. Disamping itu, Nopian juga meminta pekerjaan yang sudah teranggarkan itu jangan sampai dikerjakan mendekati akhir tahun atau di bulan Desember. Karena nantinya akan berdampak pada penundaan pembayaran dan tentunya pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan.  \"Jangan ada yang kontrak di bulan Desember. Karena bakan akan terjadi keterlambat. Kita hindari untuk itu,\" tandas Nopian. (151)

Sumber: