OPD Diminta Tak Tunda Kegiatan

BINTUHAN, Bengkulu Ekspress - Sebagai upaya Pemkab Kaur dalam mempercepat proses kegiatan yang ada di OPD masing masing dan satuan kerja lainnya yakni dengan menggelar rapat koordinasi tahun 2019.

Rakor yang dipimpin Sekda Kaur H Nandar Munadi M Si kemarin (12/2) menekankan kepada sejumlah kepala OPD untuk tidak menunda-nunda kegiatan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat. Sehingga proses kegiatan itu dapat pula selesai secepatnya teruma yang berkaitan dengan kegiatan fisik.

“Waktu melaksanakan program kerja di tahun 2019 ini tersisa lebih kurang 10 bulan lagi, jadi mari percepat pelaksanaan pentahapan kegiatan jangan mengulur ulur waktu,” kata Sekda Kaur, kemarin (12/2).

Dalam Rakor di aula lantai II Pemda Kaur itu, selain Sekda dalam acara itu hadir juga Wakil Bupati Kaur Hj Yulis Suti Sutri SKM, para asisten, Staf Ahli, kepala OPD hingga camat. Menurut Sekda, kegiatan fisik yang membutuhkan waktu yang lama sangat disarankan dapat mulai dikerjakan dari jauh hari, apa lagi cuaca sangat sulit diprediksi sehingga bila waktu yang panjang tentu dapat pula dengan mudah mengontrol kegiatan itu dan hasilnya tentunya kualitasnya dapat pula terjamin.

“Kalau kita vakum, maka akan ada inflasi daerah karena dana tidak berputar atau parkir saja, sehingga ekonomi masyarakat juga terhambat.

Saya berharap juga tidak ada program kerja yang terkesan diundur undur,” ujarnya Wakil Bupati Kaur Yulis Suti Sutri, Skm menegaskan, pihak OPD diminta memanfaatkan waktu sebaik baiknya sehingga pekerjaan dapat dengan cepat dan tuntas sesuai dengan jadwal.

Selain itu pihak pelaksana juga wajib mengikuti juklak-juknis dalam pelaksanaan kegiatan terutama anggaran yang bersumber dari DAK, serta sumber lainnya.

“Jika ada hambatan teknis maupun administrasi segera lapor untuk kemudian dicarikan solusi terbaik, harapan saya dengan adanya rakor ini seluruh kegiatan tahun 2019 berjalan dengan baik,” tegasnya.

Sementara itu, Kabag ULP Setda Kaur, Arsal Adlin M Pd menambahkan hingga kemarin masih ada beberapa OPD yg belum menayangkan rencana kegiatan, sehingga dirinya meminta sesegera mungkin untuk diserahkan dengan pihaknya.

Selain itu para pengguna anggaran wajib membentuk tim ahli di bidang pekerjaan yang tidak dikuasai atau tidak ada SDM di dinas tersebut mulai dari perencanaan hingga yang lainnya.  “Kita harap kepada kepala OPD, kami perlu pengecekan distributor atau pabrik khusus untuk pengadaan barang dan jasa, jadi mohon tim ULP untuk difasilitasi,” jelasnya.(618)

Sumber: