Jangan Benturkan warga

Jangan Benturkan warga

MUKOMUKO, BE -  Aktifitas PT SPO Agro Resources di wilayah Lubuk Pinang yang mengantongi perizinan dari pemerintah hingga saat ini terus menjadi permasalahan. Bahkan hal itu menyebabkan timbulnya  pro dan kontra mengenai hal tersebut. Terkait persoalan itu, Pemkab  diminta segera menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara sebagai mediator sehingga tidak terjadi hal-hal yang tak diingginkan antara warga yang pro dan kontra tersebut.

\"Pemerintah daerah harus melakukan memediasi untuk mencari solusi yang terbaik. Hal ini menghindari terjadinya benturan di masyarakat baik yang pro ataupun yang kontra dengan perusahaan itu,\" kata Wakil Ketua DPD Golkar Mukomuko, Muslim Chaniago.

Menurutnya meskipun perusahaan tersebut mendapatkan ijin, bukan berarti pemerintah lepas tangan begitu saja melainkan bagaimana menyelesaikan persoalan itu dengan baik. \"Masyarakat yang kontra dan pro adalah warga Mukomuko dan sudah kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan apapun yang terjadi di masyarakat,\" jelasnya.

Menurutnya plasma yang dijanjikan pihak perusahaan tersebut dinilai baik untuk kepentingan masyarakat khususnya warga miskin. Sehingga warga yang tidak mampu itu tingkat perekonomian dan kesejahteraan akan meningkat.

\"Program plasma itu  kita sangat mendukung terutama bagi warga miskin. Hanya saja sejauh ini pihak perusahaan tersebut belum menetapkan ataupun mengumumkan siapa saja dan warga mana yang bakal ikut atau masuk pada plasma begitupun bagaimana sistem kontrak dan hitungan kebun plasma tersebut,\" ujarnya.

Dibeberkan Muslim berdasarkan UU pokok agraria nomor 5 tahun 1960  tentang hak pakai, pertanahan amysakata dimungkinkan menggarap lahan APL tersebut dan harus adanya izin dari desa setempat seperti Kades.

Bagi warga yang menggarap tanpa ada izin, secara defacto sah dimana di atas lahan itu sudah ada tanaman-tanaman tumbuh milik masyarakat asalkan aktifitas yang dilakukan warga tersebut sebelum izin dikeluarkan pemerintah untuk aktifitas perusahaan tersebut.

\"Persoalan seperti ini jangan sampai berlarut-larut karena imbasnya akan sangat besar. Termasuk halnya untuk menciptakan situasi kondusif,\" tukas Muslim. (900)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: