Seleksi CPNS Pemkot Bengkulu Tuai Polemik

Pembatalan Janggal

BENGKULU, Bengkulu Ekspress-Kebijakan Pemerintah Kota Bengkulu menunda atau membatalkan seleksi CPNS 2018, membuat kalangan akademisi hingga masyarakat Bengkulu mempertanyakan hal tersebut. Bahkan penundaan penerimaan CPNS 2018 juga menimbulkan berbagai kejanggalan mulai dari surat penundaan yang hanya ditandatangani Wakil Walikota Bengkulu hingga pengajuan formasi yang dinilai sia-sia.

\"Hal ini merupakan suatu keanehan, mulai dari surat yang hanya ditandatangani Wakil Walikota Bengkulu dan usulan formasi yang dibatalkan,\" ujar Ketua Aptisi Provinsi Bengkulu, Dr Ir Yulfiperius MSi, Minggu (30/9).

Ia menilai, seharusnya surat penundaan penerimaan CPNS Kota Bengkulu tersebut ditandatangani langsung oleh Walikota Bengkulu, Helmi Hasan SE. Akan tetapi surat tersebut hanya ditandatangi oleh Wakil Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi tanpa memasukkan unsur atas nama Walikota didalamnya.

\"Saya berpikir ini sebuah keanehan, apalagi yang menandatangani hanya wakil walikota Bengkulu tanpa atas nama Walikota Bengkulu,\" ungkap Rektor Unihaz Bengkulu ini.

Kejanggalan lainnya adalah Pemerintah Kota Bengkulu sebelum melakukan penundaan penerimaan CPNS 2018 sudah mengajukan usulan formasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia.

Namun kesempatan tersebut batal ditengah jalan dengan alasan jumlah PNS di Kota Bengkulu sudah banyak. \"Padahal sudah kurang lebih 5 tahun, Pemkot Bengkulu tidak membuka penerimaan CPNS, hal ini sangat aneh,\" tutur Yulfiperius.

Bahkan Pemkot Bengkulu juga menilai penerimaan CPNS 2018 akan membebani APBD Kota Bengkulu. Mengingat porsi APBD Kota Bengkulu yang digunakan untuk belanja pegawai saat ini telah mencapai 55 persen.\"Kan Pemerintah Kota bisa mengajukan anggaran dan jika anggaran 2019 sudah ketok palu apakah bisa dibatalkan, saya rasa Pemkot harus pikirkan itu dan jangan mengecewakan masyarakat,\" imbuh Yulfiperius.

Ia berharap Pemerintah Kota Bengkulu meninjau ulang hal tersebut karena dengan penundaan penerimaan CPNS 2018 akan membuat banyak masyarakat kecewa. Hal tersebut dapat terjadi mengingat formasi yang telah disediakan oleh Kemenpan RB RI, tetapi oleh Pemerintah tidak dimanfaatkan dengan baik.

\"Kita tidak berharap lulusan sarjana harus jadi PNS, akan tetapi kalau ada kesempatan kenapa tidak dilakukan, kalau ditunda begini kan yang kecewa juga masyarakat, apalagi surat tersebut sudah menyebar di media sosial juga,\" tutupnya.

Sementara itu, warga Kota Bengkulu, Jimy Nopriansyah (31) mengaku, keputusan Pemkot Bengkulu menunda penerimaan CPNS 2018 membuat masyarakat kecewa. Belum lagi para lulusan sarjana yang berharap pada tahun ini bisa mengikuti seleksi penerimaan CPNS harus mengurungkan niatnya bisa bekerja di instansi Pemerintahan Kota Bengkulu.\"Helmi dan Dedy itu baru saja membangun kabinet baru di Pemkot, harusnya bisa memberikan kabar gembira bagi masyarakat Bengkulu seperti penerimaan CPNS bukan penundaan seperti itu,\" tutupnya.

Diduga Pasal Setoran ?

Informasi diterima Bengkulu Ekspress, terkait pembatalan seleksi CPNS di tingkat Kota Bengkulu tampaknya bukan karena masalah anggaran ataupun banyaknya rasio ASN pindahan, melainkan adanya dugaan bahwa sudah ada beberapa oknum yang memberikan setoran kepada oknum pejabat di Pemkot.

Namun hal ini sudah diketahui oleh Walikota H Helmi Hasan SE yang memiliki sikap bertentangan, dan lebih memilih untuk menunda pelaksanaan dari pada CPNS hanya dijadikan untuk orang-orang yang sudah membayar. Namun dengan alasan karena pada saat itu Helmi sedangkan melakukan perjalanan dinas keluar kota, maka Wakil Walikota Dedy Wahyudi diperintahkan untuk menandatanggani surat pembatalan tersebut.

Menanggapi hal ini Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bengkulu, Drs Bujang Hr justru membantah adanya dugaan setor-menyetor tersebut. Dijelaskannya, penundaan CPNS murni dikarenakan minimnya anggaran dan kondisi struktur APBD yang tidak stabil. \"Tidak ada faktor lain selain keuangan daerah, karena APBD sudah terlalu dibebani TPP setiap tahun. Intinya tidak ada hal lain kecuali untuk kepentingan pembangunan,\" kata Bujang kepada Bengkulu Ekspress, kemarin (30/9).

Untuk diketahui, usulan CPNS ini dilalui perjalanan yang cukup panjang, yakni mulai pada tahun 2016 lalu pemkot sudah mengusulkan ke pusat karena belanja pegawai masih tinggi mencapai 60 persen sehingga belum diakomodir. Akhirnya sejak awal tahun 2017 lalu pemkot berupaya menurunkan angka belanja pegawai dengan cara pemangkas tenaga kontrak/honorer yang mencapai ribuan lebih.

Sehingga mampu menekan belanja pegawai diangka 48 persen, hal ini membuat pemkot semakin gencar untuk menjemput bola dalam mendapatkan persetujuan CPNS yang sejak awal sudah dikoordinir oleh Sekda kota dan Kepala BKD kota dengan usulan mencapai 800 formasi.

Dan ditahun 2018 pengusulan kuota CPNS ini masih tetap dilakukan hingga akhirnya pemkot mendapatkan peluang untuk menerima kuota CPNS. Sehingga pemkot menyerahkan data/jumlah pegawai yang pensiun dan kuota yang dibutuhkan seperti tenaga guru, kesehatan, dan teknis serta beberapa berkas yang dibutuhkan oleh pihak pusat.

Dalam hal ini Sekkot bersama kepala BKPP terus melakukan komunikasi intens ke BKN dan beberapa kali mengikuti rapat koordinasi serta bimbingan teknis tentang pelaksanaan CPNS serentak nasional.  Dalam hal ini menurut Bujang jumlah pelamar yang sudah mendaftar dalam formasi kota baru 1 orang.

\"Besok (Hari ini) saya yang datang berkoordinasi langsung ke pusat untuk menyerahkan surat penundaan CPNS ini. Dan di kota baru ada 1 orang yang mendaftar maka sekalian kita meminta ke BKN agar yang pelamar ini bisa dialihkan ke tempat lain,\" bebernya.

Wakil Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi SE MM mengaku tidak mengetahui adanya dugaan setoran sejumlah uang untuk kelulusan CPNS tersebut. \"Saya baru dengar isu itu,\" ucap Dedy.

Dalam hal ini dirinya tidak mau berburuk sangka dan tidak ingin menduga-duga dengan siapapun atas hal itu. Dan ia menegaskan bahwa sejauh ini latar belakang penundaan seleksi CPNS itu murni karena beban belanja pegawai di dalam struktur APBD kota ditambah lagi banyaknya ASN yang pindah dari luar daerah.

Dan ia menjanjikan bahwa selama penundaan ditahun ini berlangsung pihaknya akan berupaya menyeimbangkan terlebih dahulu keuangan daerah hingga berada pada titik ideal. Dan berupaya mengusulkan kembali formasi CPNS ditahun berikutnya. \"Saya tidak mau berspekulasi, kita harus berbicara dulu soal data, fakta dan kepastian. Kita tidak boleh berburuk sangka karena sejauh ini faktor pembatalan itu tidak mengarahkan ke dugaan itu,\" tukasnya.

Heri : Pemkot Harus Bertanggungjawab

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu menolak disalahkan atas pembatalan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan Pemerintah Kota Bengkulu. Karena dalam hal ini dewan justru mendukung diselenggarakannya CPNS yang dibuktikan dengan penganggaran untuk melaksanakam seleksi CPNS tersebut.

Anggota Komisi II DPRD kota, Heri Ifzan SE mengatakan pihaknya sangat menyayangkan pembatalan ini, karena keinginan pemkot Bengkulu untuk menggelar CPNS ini sudah sejak lama, dan beberapa kali sudah diusulkan hingga akhirnya bisa disetujui di tahun 2018 namun dibatalkan.

\"DPRD sudah menyiapkan rangka kebutuhan biaya untuk pelaksanaan CPNS, namun dipenghujung terjadi pembatalan, sehingga ranah ini sudah tidak masuk ke DPRD lagi. Dan kita sangat menyayangkan hal itu,\" ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, kemarin( 30/9).

Pihaknya meminta Pemkot segera menanggulangi kekecewaan dari sebagian besar masyarakat Kota Bengkulu. Karena, dikondisi saat ini CPNS sangat dibutuhkan terutama para pencari kerja atau para sarjana yang berkeinginan menjadi abdi negara. Apalagi, sejak dibukanya pendaftaran sudah ada puluhan pelamar yang terlanjur mendaftar, dan dampak negatif dari pembatalan tersebut secara tidak langsung sudah mematahkan langkah warga Kota Bengkulu terutama nasib yang sudah mendaftar sebelumnya, karena tidak bisa mendaftar ulang ke tempat lain.

Kerugian ini yang dialami oleh pelamar ini bukan sekedar tidak dapat mengikuti tes CPNS saja, tetapi ada kerugian lainnya seperti rugi waktu, tenaga dan uang, karena sebelum mendaftar tentu dilakukan berbagai persiapan dan pengorbanan yang luar biasa dari masing-masing individu akan tetapi semua itu tidak tidak mendapatkan hasil alias sia-sia.

\"Harus ada solusi dari pemda kota atas hal ini karena untuk menyiapkan syarat CPNS ini tidak mudah. Jangan hanya didiamkan saja, apalagi kebutuhan peluang kerja dibidang swasta saat ini cukup sulit dicari,\" tegasnya.(805/999)

Sumber: