Misbakhun: Jokowi Tempatkan Pembangunan Desa sebagai Prioritas

Jakarta: Legislator Partai Golkar Mukhamad Misbakhun berdialog dengan ratusan warga di kantor bupati Probolinggo. Misbakhun bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar workshop bertema Evaluasi Implementasi Sistem Tatakelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes. Ada 325 kepala desa, lima lurah dan 24 camat se-Kabupaten Probolinggo yang menghadiri workshop itu.

\"Kepala desa harus memahami bagaimana sistem pelaporan, sistem akuntabilitas dan bagaimana mereka menyusun rancangan anggaran dengan baik,\" kata Misbakhun dalam pesan elektroniknya, Kamis, 9 Agustus 2018.

Wakil rakyat asal Pasuruan itu menambahkan, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini menempatkan pembangunan desa sebagai prioritas. Tujuannya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan.

Menurut Misbakhun, pemerintahan Presiden Jokowi punya komitmen tinggi dan konsisten dalam menerapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Buktinya, jumlah alokasi dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun.

Misbakhun lantas memerinci peningkatan dana desa dari tahun ke tahun. Pada 2015, alokasi dana desa mencapai Rp 20,7 triliun.

Jumlahnya lantas naik pada 2016 menjadi  Rp 46,98 triliun.   “Tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun, dan tahun 2018 lebih kurang Rp 61 triliun,\" katanya.

Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu pun berjanji untuk terus memperjuangkan penambahan alokasi dana desa, terutama bagi daerah pemilihannya di Jawa Timur II yang meliputi Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo. Misbakhun mengaku sudah menyampaikan hal itu secara langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

\"Waktu bertemu Ibu Menkeu, saya sampaikan bahwa dana desa khusus untuk dapil Jatim II bisa ditambah. Tugas saya bagaimana dana desa meningkat di daerah pemilihan saya,\" tegasnya. (ril)

Sumber: