Pembangunan Infrastruktur Mandek

BENGKULU, Bengkulu Ekspress - Pembangunan infrastruktur yang telah dialokasikan dalam APBD Provinsi Bengkulu tahun 2018, mandek. Mengingat saat ini sudah memasuki pertengahan tahun. Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Seption Muhady mengatakan, kondisi demikian membuat sejumlah masyarakat mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Sebab, masyarakat saat ini sudah bertanya-tanya tentang realisasi kegiatan pembangunan infrastruktur di Bengkulu.

\"Kami harap agar pihak Pemprov melalui Dinas PUPR segera merealisasikan dan melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur yang telah dialokasikan dalam APBD tahun ini. Jangan di tunda-tunda lagi,\" ungkap Seption, kemarin (27/6).

Ia mencontohkan, belum adanya realisasi pembangunan di lapangan seperti pembangunan jalan dari Tanjung Agung Palik-Penyangka serta pembangunan jalan lainnya. Padahal menurutnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran mencapai Rp 9 miliar dan dengan anggaran sebesar itu, setidak sudah mampu membangun jalan dengan panjang 5 Kilometer (Km).

\"Sepanjang pemantauan kami hingga saat ini belum direalisasikan, bahkan masuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk proses lelang saja belum,\" kata Seption.

Semestinya, lanjut Seption, jika belum direalisasikan, dinas teknis bisa saja menutupi lobang pada badan jalan tersebut dengan tambal sulam. Mengingat jalan itu merupakan jalan alternatif semenjak nyaris amblasnya jembatan Tanjung Agung Palik. \"Kami minta jangan ditunda-tunda lagi realisasinya, karena jalan itu sangat dibutuhkan masyarakat,\" tutur Seption.

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu lainnya, Tantawi Dali menyatakan, pihak Pemprov dalam hal ini Pelaksana tugas (Plt )Gubernur diminta agar dapat lebih fokus dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur. Pasalnya, realisasi pembangunan tersebut merupakan kepentingan masyarakat. Sehingga perlu diutamakan dan jangan malah mementingkan kegiatan yang sama sekali tidak berdampak secara langsung pada masyarakat.

\"Lambannya realiasi pembangunan infrastruktur itu, tidak menutup kemungkinan kita akan panggil Dinas PUPR, Karena persoalan lambannya realisasi pembangunan infrastruktur bukan hanya terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara saja, tetapi se-Provinsi Bengkulu ini. Jadi memang harus segera disikapi secara cepat,\" tukas Tantawi.(999)

Sumber: