Raih WTP 9 Kali Beruntun, Bupati Choirul Huda Sebut 'Sistem yang Baik' Jadi Benteng Pemerintahan Mukomuko

BENGKULUEKSPRESS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu 2 Juni 2026, Kabupaten Mukomuko kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

​Pencapaian ini menjadi catatan istimewa karena merupakan opini WTP kesembilan kalinya secara berturut-turut yang diterima Kabupaten Mukomuko. Prestasi ini menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel.

​Bupati Mukomuko, Choirul Huda, yang mendapat kehormatan menyampaikan sambutan mewakili para bupati dan wali kota se-Provinsi Bengkulu, menyampaikan pandangan mendalam mengenai pentingnya membangun sistem pemerintahan yang kuat sebagai benteng utama pencegahan penyimpangan. 

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya bergantung pada individu, tetapi sangat ditentukan oleh kualitas sistem yang dibangun.

BACA JUGA:Sebulan Berjalan, Pemutihan Pajak di Bengkulu Utara Tembus 1.433 Peserta

BACA JUGA:SPMB Kota Bengkulu Dimulai Akhir Juni, Disdik Tegaskan Tak Ada Titipan dan Jual Beli Kursi

​Ia menjelaskan bahwa seseorang yang baik sekalipun dapat terjebak dalam kekeliruan apabila berada dalam sistem yang buruk. Sebaliknya, orang biasa akan terdorong bekerja sesuai aturan ketika berada dalam sistem yang kuat dan akuntabel.

​“Sahabat terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sistem yang baik. Ketika tata kelola telah dibangun menjadi sebuah sistem yang kuat, transparan, dan akuntabel, maka sistem itulah yang akan menjaga kita. Potensi penyimpangan maupun penyalahgunaan kewenangan akan semakin kecil, siapa pun yang menjalankannya,” tegas Bupati Choirul Huda.

​Bupati Choirul Huda mengungkapkan bahwa dirinya telah mengikuti perkembangan tata kelola keuangan negara dan daerah sejak tahun 2002, saat masih menjabat sebagai anggota DPRD dari Fraksi TNI. 

Dalam rentang waktu tersebut, ia melihat adanya perubahan yang sangat signifikan ke arah yang lebih transparan dan efisien. Salah satu faktor penggerak perubahan tersebut adalah peran pemeriksaan BPK yang profesional dan konstruktif.

​Ia juga menepis anggapan keliru bahwa pemeriksa BPK hadir di daerah untuk mencari-cari kesalahan pemerintah daerah. Sebaliknya, proses pemeriksaan merupakan mitra strategis yang memberikan arah perbaikan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.

​“Saya sering mengatakan bahwa kehadiran BPK memberikan rasa aman bagi pemerintah daerah. Aman dalam arti kami dapat melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami tidak ingin menjalankan tata kelola keuangan yang menyimpang dari aturan,” ujarnya.

​Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Ichran Nur Hidayah, ST, menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK harus menjadi bahan evaluasi bersama untuk terus meningkatkan mutu pengelolaan keuangan di daerah.

​Ichran menegaskan, bahwa opini tertinggi ini murni diberikan berdasarkan proses pemeriksaan yang panjang, ketat, dan berjenjang mulai dari tingkat daerah hingga pembahasan di tingkat pusat sebelum opini resmi ditetapkan.

Sumber: